MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 30 September 2026 – Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia memperingati salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah nasional, Gerakan 30 September atau G30S/PKI. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 ini tidak hanya merenggut nyawa 7 perwira terbaik Angkatan Darat, tetapi juga mengubah arah politik Indonesia secara total.
Untuk memahami G30S/PKI secara utuh, kita harus melihat latar belakang politik Indonesia di awal 1960-an.
1. Latar Belakang: Masa Demokrasi Terpimpin dan Kebangkitan PKI
Pada awal 1960-an, Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin dengan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Dalam masa ini, PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI memiliki lebih dari 3 juta anggota dan 20 juta simpatisan melalui organisasi underbouw-nya seperti SOBSI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani.
PKI sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Di sisi lain, hubungan Angkatan Darat dengan PKI semakin memanas. AD di bawah Jenderal Ahmad Yani dikenal sebagai kelompok anti-komunis.
Situasi diperparah dengan isu kesehatan Presiden Soekarno yang dikabarkan sakit keras pada tahun 1965. PKI khawatir jika Soekarno wafat, Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan PKI. Dari sinilah muncul isu tentang adanya “Dewan Jenderal” yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Soekarno pada 5 Oktober 1965. Isu ini kemudian digunakan sebagai pembenaran oleh kelompok G30S untuk melakukan “gerakan pengamanan”.
2. Kronologi Malam Berdarah 30 September 1965
Gerakan dimulai pada malam 30 September 1965. Pasukan yang terlibat sebagian besar adalah dari Resimen Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden), Batalyon 530 dari Jawa Timur, dan Batalyon 454 dari Jawa Tengah, yang dipengaruhi oleh perwira-perwira yang berhaluan kiri seperti Letkol Untung Syamsuri, Kolonel Abdul Latief, dan Brigjen Soepardjo.
Mereka membagi tim menjadi beberapa kelompok untuk menculik tujuh jenderal yang dianggap sebagai anggota Dewan Jenderal.
Targetnya adalah:
- Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD)
- Mayjen R. Suprapto
- Mayjen M.T. Haryono
- Mayjen S. Parman
- Brigjen D.I. Panjaitan
- Brigjen Sutoyo Siswomiharjo
- Mayjen Abdul Harris Nasution (berhasil lolos, namun ajudannya Lettu Pierre Tendean tertangkap)
Pada dini hari 1 Oktober 1965, operasi penculikan dilakukan. Jenderal Ahmad Yani ditembak mati di rumahnya. Mayjen M.T. Haryono juga dibunuh di rumahnya. Sementara lainnya diculik hidup-hidup dan dibawa ke Lubang Buaya.
Di Lubang Buaya, para jenderal yang masih hidup diinterogasi dan kemudian dibunuh. Jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang sempit dan dalam. Peristiwa pembunuhan keji ini yang kemudian membuat mereka gugur sebagai Pahlawan Revolusi.
Pada pagi hari 1 Oktober, gerakan ini menguasai RRI dan mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal dan membentuk Dewan Revolusi.
3. Kegagalan Gerakan dan Pengambilalihan oleh Soeharto
Gerakan ini ternyata tidak mendapat dukungan luas. Mayoritas pasukan AD tidak mendukung. Di saat situasi genting, Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, mengambil alih komando.
Soeharto tidak termasuk dalam daftar penculikan. Dari markas Kostrad, ia melakukan konsolidasi dan memerintahkan pasukan untuk merebut kembali RRI dan Telekomunikasi. Pada sore hari 1 Oktober, RRI berhasil direbut kembali. Soeharto mengumumkan bahwa G30S adalah gerakan kontra-revolusi yang harus dihancurkan.
Pasukan pemberontak melarikan diri ke arah Halim Perdanakusuma dan kemudian ke Jawa Tengah. Pada 2 Oktober, operasi militer untuk menumpas sisa-sisa G30S dimulai. Jenazah para jenderal baru ditemukan pada 3 Oktober 1965 di sumur Lubang Buaya setelah mendapat informasi dari polisi yang ditangkap.
Penemuan jenazah tersebut menyulut kemarahan besar dari rakyat dan Angkatan Darat. Presiden Soekarno memerintahkan penguburan kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
4. Penumpasan PKI dan Lahirnya Orde Baru
Pasca G30S, pemerintah menuding PKI sebagai dalang. Biro Khusus PKI di bawah Sjam Kamaruzaman disebut sebagai otak perencana. Ketua PKI D.N. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah dan kemudian dieksekusi. Tokoh-tokoh PKI lainnya seperti M.H. Lukman dan Nyoto juga ditangkap.
Di berbagai daerah terjadi operasi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI yang berlangsung hingga tahun 1966-1968. Peristiwa ini menelan ratusan ribu korban jiwa dan menjadi salah satu pelanggaran HAM berat yang masih menjadi perdebatan sejarawan hingga kini.
Secara politik, peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Soekarno. Melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden dan memulai era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.
Pada masa Orde Baru, ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme secara resmi dilarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Film wajib “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” diputar setiap tahun untuk mengingatkan generasi muda.
5. Makna dan Pelajaran Sejarah
Peringatan G30S/PKI setiap tahun pada 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengingat akan tiga pelajaran penting.
Pertama, bahaya perpecahan dan adu domba di dalam tubuh bangsa sendiri. Kedua, pentingnya TNI yang solid dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, pentingnya kewaspadaan terhadap ideologi yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Sejarah kelam G30S/PKI mengajarkan bahwa perbedaan ideologi yang diselesaikan dengan kekerasan hanya akan membawa penderitaan bagi seluruh bangsa. Maka, tugas generasi saat ini adalah menjaga persatuan, menghormati jasa para Pahlawan Revolusi, dan memastikan Pancasila tetap menjadi bintang penuntun bangsa Indonesia.
