Jakarta | Media Daulat Rakyat – Menyikapi polemik terkait surat keterangan (suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komisi X DPR RI mengambil langkah proaktif. Dewan berencana menggelar evaluasi mendalam bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta para pemangku kepentingan terkait.
Langkah ini diambil guna merumuskan regulasi yang lebih transparan dan tegas, sehingga aturan mengenai penyetaraan ijazah terhindar dari ruang penafsiran ganda yang dapat memicu polemik di tengah masyarakat.
Evaluasi Komprehensif Libatkan Pakar
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa lembaganya tidak hanya akan berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi juga akan menggandeng para pakar dan praktisi pendidikan.
Evaluasi ini difokuskan pada dua poin utama. Pertama, kepastian hukum melalui penciptaan standar operasional dan prosedur (SOP) yang transparan dalam proses penyetaraan ijazah. Kedua, perlindungan hak belajar, di mana regulasi yang jelas dinilai krusial agar hak-hak administratif para pelajar maupun santri terjamin tanpa hambatan birokrasi yang membingungkan.
Masuk Dalam Revisi UU Sisdiknas
Sebagai solusi jangka panjang yang memiliki kekuatan hukum mengikat, Komisi X DPR RI berencana memasukkan poin khusus mengenai standar penyetaraan ijazah ke dalam draf Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Kehadiran payung hukum yang kuat melalui UU Sisdiknas sangat dibutuhkan. Ini tidak hanya melindungi para santri lulusan pesantren atau satuan pendidikan keagamaan, tetapi juga para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri,” ujar Lalu Hadrian.
Dengan adanya payung hukum yang komprehensif di level Undang-Undang, diharapkan seluruh proses penyetaraan ijazah di masa mendatang memiliki landasan yuridis yang solid, adil, serta tidak mudah diinterpretasikan secara subjektif oleh berbagai pihak.
Soroti Celah Birokrasi, DPR Sebut Kasus Suket Jadi Pukulan Telak
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menilai polemik berkepanjangan seputar administrasi penyetaraan ijazah ini merupakan sebuah pukulan telak sekaligus peringatan keras bagi Kemendikdasmen. Menurutnya, insiden ini membuka mata pemerintah terhadap lemahnya sinkronisasi regulasi teknis yang selama ini kerap menimbulkan celah multitafsir di ruang publik.
Komisi X mendesak pemerintah agar tidak main-main dalam mengurus urusan administrasi pendidikan, termasuk memperketat transparansi persyaratan dokumen, mekanisme verifikasi keaslian, hingga penilaian kesetaraan jenjang institusi.
Mengingat semakin tingginya mobilitas pelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri maupun di satuan pendidikan khas seperti pesantren, aturan yang komprehensif mendesak untuk segera direalisasikan agar tidak ada warga negara yang dirugikan secara administratif di kemudian hari.
