JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka makin panas usai pengunduran diri Gibran dari jabatan RI-2 pada 12 November 2026. Namun, aturan mainnya ternyata tidak bebas.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan calon pengganti Wapres harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari. Menurutnya, penentuan pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan UU MD3 yang mensyaratkan calon berasal dari partai pengusung pasangan capres pada pemilu sebelumnya.
Dengan ketentuan tersebut, nama-nama dari luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran berpotensi menghadapi kendala yuridis. Salah satunya Puan Maharani yang merupakan kader PDI Perjuangan. Seperti diketahui, PDI Perjuangan bukan bagian dari koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, terdapat perdebatan hukum. Sejumlah ahli menyoroti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebutkan MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden tanpa secara eksplisit membatasi asal partai politik calon. Sementara pembatasan justru muncul dalam penjelasan UU MD3.
Dalam mekanismenya, Presiden Prabowo Subianto tetap memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara dua calon tersebut paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Hingga saat ini, belum ada dua nama resmi yang diumumkan Presiden. Sejumlah nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa, hingga Puan Maharani masih sebatas masuk dalam bursa dan spekulasi publik.
Jika merujuk pada tafsir yang disampaikan pemerintah dan sejumlah pakar, peluang figur di luar partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran, termasuk Puan Maharani, akan bergantung pada bagaimana ketentuan UU MD3 tersebut diterapkan dalam proses pengusulan.
