JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Meski telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya tetap mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Namun, ada perubahan penting. Pengamanan yang sebelumnya berada di bawah Grup B yang mengawal Wapres aktif, kini dialihkan kepada Grup D Paspampres yang khusus mengawal mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.
Komandan Paspampres, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha, menjelaskan bahwa perubahan pengamanan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengamanan Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, serta keluarganya.
“Dengan demikian, terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif, maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres,” ujar Mayjen Edwin, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, meski statusnya sudah mantan, fasilitas pengamanan tetap diberikan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI.
Saat ini, proses serah terima tugas pengamanan dari Grup B ke Grup D sedang berlangsung. Sementara terkait kemungkinan perpindahan personel yang sebelumnya bertugas mengawal Gibran, Edwin menegaskan hal tersebut bersifat opsional dan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta komposisi personel yang tersedia.
Di sisi lain, Gibran memastikan dirinya akan tetap tinggal di Jakarta meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Pernyataan itu disampaikannya usai menunaikan salat Jumat di Masjid Himmatul Masaakiin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Enggak, saya tetap di sini,” kata Gibran saat ditanya mengenai rencana tempat tinggalnya pasca-mundur dari jabatan. Ia juga menegaskan tidak akan kembali menetap di Solo.
Keputusan pengalihan pengamanan tersebut menandai perubahan status pengamanan negara terhadap Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden, namun tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mantan pejabat negara.
