Jakarta | Media Daulat Rakyat – Tiga raksasa platform digital dunia, Google, Meta, dan TikTok, menyampaikan keberatan keras terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Hak Cipta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa 11 November 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini menjadi perhatian khusus karena mengatur dua isu krusial sekaligus, yakni kewajiban platform membayar kompensasi kepada penerbit pers atas penayangan berita, dan pengaturan penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan kecerdasan buatan (AI). Jika disahkan, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI secara eksplisit dalam UU Hak Cipta.
Google: Pembayaran Tautan Berita Ancam Akses Informasi Publik
Keberatan paling keras datang dari Google. Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia, Agung Pamungkas, menilai skema kompensasi atas penayangan tautan berita (news linking) berpotensi mengubah cara kerja mesin pencari dan membatasi hak masyarakat untuk menemukan informasi.
Agung menegaskan, selama ini tautan berita justru membantu pengguna menemukan sumber informasi yang kredibel sebelum diarahkan ke situs media asal. Jika setiap penayangan tautan harus dibayar, maka mekanisme distribusi informasi yang terbuka di internet akan terhambat.
“Google juga menilai pentingnya mempertahankan kemudahan masyarakat dalam menemukan dan membagikan informasi. Sebab, akses terhadap berita merupakan salah satu manfaat utama dari keberadaan internet,” kata Agung dalam rapat tersebut.
Google bahkan memberi sinyal akan menghentikan pengindeksan serta distribusi berita lokal di Indonesia jika kewajiban tersebut diberlakukan, serta menolak kewajiban lisensi harus melalui satu lembaga manajemen kolektif yang diawasi negara.
Meta: Publisher Justru Bisa Kehilangan Trafik dan Pendapatan
Nada serupa disampaikan Meta, induk Facebook, Instagram, dan Threads. Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, mengatakan kewajiban kompensasi justru akan menjadi bumerang bagi industri media itu sendiri.
Menurut Berni, jika distribusi tautan berita dibatasi, perusahaan media akan kehilangan rujukan pembaca yang selama ini datang dari media sosial. Dampaknya, potensi pendapatan iklan dan langganan juga akan turun.
“Meta menilai aturan kompensasi perlu mempertimbangkan mekanisme distribusi berita supaya tidak merugikan perusahaan media yang justru ingin mendapatkan jangkauan pembaca lebih luas,” ujar Berni.
Meta juga menegaskan ada perbedaan prinsipil yang harus dipahami pembuat undang-undang. Menampilkan tautan yang mengarahkan pembaca ke situs asli adalah aktivitas yang berbeda dengan mempublikasi ulang atau menyalin seluruh isi artikel. Karena itu, Meta mempertanyakan urgensi skema pembayaran hanya untuk penayangan tautan.
TikTok: Bedakan Konten Murni AI dan Konten Manusia yang Dibantu AI
Sementara itu, TikTok lebih fokus menyoroti pasal tentang AI. Head of Public Policy TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, meminta agar regulasi pengungkapan (disclosure) penggunaan AI tidak disamaratakan.
Noudhy menjelaskan, ekosistem kreator saat ini banyak menggunakan AI hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai pembuat utama. Misalnya untuk menerjemahkan teks, menyunting video, meningkatkan kualitas gambar, atau membuat subtitle otomatis.
“Perlu ada perbedaan antara konten yang sepenuhnya dibuat oleh AI dan konten manusia yang hanya memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat bantu,” kata Noudhy.
Menurutnya, jika semua konten yang tersentuh AI wajib diberi label AI, maka akan menimbulkan beban administratif dan stigma yang tidak adil bagi kreator manusia.
Selain isu AI, TikTok juga meminta DPR mempertahankan prinsip safe harbour. Prinsip ini membatasi tanggung jawab hukum platform atas konten yang diunggah pengguna, mengingat platform tidak mungkin memverifikasi kepemilikan hak cipta atau lisensi atas miliaran konten setiap harinya.
Pembahasan Masih Panjang
Baleg DPR mencatat pemerintah telah menyerahkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Panja yang diketuai Martin Manurung tengah membahasnya. Targetnya, pembahasan tingkat I rampung sebelum masa sidang berakhir 12 Desember 2026.
Perdebatan ini memiliki preseden di negara lain seperti Australia dan Kanada, di mana aturan pembayaran tautan berita juga sempat membuat Google dan Meta menarik layanan beritanya.
Revisi ini akan membawa Indonesia pada persimpangan penting: antara melindungi karya jurnalistik, menjaga akses publik terhadap informasi, mengatur perkembangan AI, serta menjaga iklim investasi industri digital.












