JAKARTA – Media Daulat Rakyat – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyikapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal dokumen pendidikan.
“Memang benar. Pagi hari tadi, Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ungkap Prasetyo di Istana.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mundur untuk menghadapi dinamika politik dan hukum yang mencuat. Namun ia meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelasnya.
Mensesneg juga menambahkan, Wapres Gibran memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, kabar pertemuan Gibran dan Prabowo di Kompleks Widya Chandra juga sempat beredar dan memicu spekulasi soal pengunduran diri. Sejumlah sumber menyebut Gibran bersiap membereskan berkas usai pertemuan tersebut.
Isu pengunduran diri ini mencuat bersamaan dengan menguatnya wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik ijazah Wapres. Namun hingga kini belum ada surat pengunduran diri resmi yang diserahkan ke DPR.
Polemik bermula dari putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang menjadi syarat pencalonan Wapres pada Pilpres 2024 lalu.
Jika pengunduran diri benar terjadi, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
