JAKARTA – Media Daulat Rakyat – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terus bergulir. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait wacana tersebut yang disampaikan selama masa reses.
Menurut Puan, seluruh masukan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Setelah masa persidangan kembali dibuka, pimpinan DPR juga akan terus mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut akan mencakup berbagai opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh terkait usulan HMP tersebut.
Diketahui, wacana penggunaan HMP mencuat menyusul pembahasan mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, sebelumnya menyatakan opsi penggunaan HMP tengah dipertimbangkan dan difinalisasi.
Menurut Khozin, persoalan tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum sehingga perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tepat.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai mekanisme HMP merupakan langkah yang rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan PDIP belum akan mengajukan HMP dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa.
Saat ini, pimpinan DPR masih menampung dan mengkaji berbagai masukan yang masuk dari fraksi-fraksi sebelum menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di parlemen.
.
