JAKARTA – Media Daulat Rakyat – Partai Golkar mengambil sikap tegas. Melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham), Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Somasi tersebut dilayangkan menyusul beredarnya narasi yang mengaitkan Bahlil dalam isu dugaan penyadapan presiden.
Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, mengatakan kedua pihak diberi tenggat waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia.
Menurut Derek, somasi itu juga berlaku bagi pihak lain yang ikut menyebarluaskan informasi maupun konten bermuatan tudingan serupa terhadap Bahlil. Pencabutan harus dilakukan paling lambat tiga hari sejak somasi disampaikan.
“Pada prinsipnya, Partai Golkar mengambil sikap karena Ketua Umum merupakan mandataris partai. Penyerangan ini menyasar pribadi maupun posisinya sebagai Ketua Umum, sehingga langkah hukum akan dikembalikan kepada Ketua Umum sebagai mandataris Munas,” tegas Derek.
Golkar menilai sejumlah narasi yang beredar telah menggiring opini publik. Narasi tersebut antara lain menyebut adanya keterlibatan ketua umum partai besar dalam kasus penyadapan presiden, pertemuan dengan sejumlah jenderal yang disebut terlibat sebelum penangkapan, hingga tuduhan kriminalisasi untuk memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Bakumham Golkar menegaskan berbagai tudingan tersebut tidak memiliki dasar fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terhadap nama baik dan kehormatan Bahlil, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum.
Somasi ini merujuk pada konten yang diunggah melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV yang menampilkan pernyataan Said Didu. Selain mencabut pernyataan dan meminta maaf, Golkar juga mendesak agar konten yang dipersoalkan segera dihapus atau diturunkan dari berbagai platform.
Derek menegaskan, jika somasi tidak diindahkan dalam tenggat waktu yang diberikan, Partai Golkar akan menempuh jalur hukum, termasuk kemungkinan melaporkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sebelumnya, isu penyadapan yang menyeret nama Bahlil Lahadalia ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai tudingan yang mengaitkannya dengan pertemuan sejumlah pihak yang disebut berada dalam pusaran kasus tersebut.
