Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Nasional
  • DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Utamanya
InShot 20261119

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Utamanya

Jakarta | Media Daulat Rakyat — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun. RUU Perampasan Aset telah bergulir sejak 2008 dan akhirnya disahkan lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan ini bukan karena desakan atau terburu-buru.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujar Puan Maharani. dc84

397 DIM Dibahas, 10 Pokok Pengaturan Disepakati

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I RUU tersebut diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),” kata Habiburokhman dalam laporannya.

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. 5723

Dari pembahasan itu, Panja merumuskan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi substansi UU Perampasan Aset.

Simak 10 Poin Utama UU Perampasan Aset

1. Prinsip dan Asas Hukum
Pengaturan perampasan aset mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). 5723

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Kriteria Aset
Mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

“Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman. 4bdc

3. Perampasan Aset Tidak Menghapus Ancaman Pidana
Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. 4bdc

4. Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. 4bdc

5. Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik
Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap menerapkan beban pembuktian dan kesempatan pembelaan yang berimbang. dd07

6. Pengembalian Aset kepada Korban
Menjamin upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana serta pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat luas. fafd

7. Pengelolaan Aset Profesional dan Akuntabel
Pengaturan tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten agar pengelolaan dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. fafd

8. Pengawasan Badan Independen
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan mendapat pengawasan dari badan independen. 4c7d

9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan
Memuat aturan ketat untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan mekanisme perampasan aset sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan. fafd

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. 4bdc

Harapan Usai Disahkan

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, menyita, serta mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam mendukung pemberantasan korupsi dan memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Artikel Terkait

InShot 20261119

Lesti Kejora Cetak Sejarah di…

Jakarta | Media Daulat Rakyat —…

InShot 20261119

Piala Bupati Belitung 2026 Diikuti…

Tanjungpandan, Belitung | Media Daulat Rakyat…