Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Nasional
  • DPR Terima Apresiasi Masyarakat Pati Usai UU Perampasan Aset Disahkan
InShot 20261119

DPR Terima Apresiasi Masyarakat Pati Usai UU Perampasan Aset Disahkan

Jakarta | Media Daulat Rakyat — Pimpinan DPR RI menerima kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), usai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disahkan menjadi Undang-Undang.

Kedatangan AMPB itu bertujuan menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah merealisasikan komitmen untuk mengesahkan UU Perampasan Aset lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pada 15 Desember 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan kehadiran AMPB merupakan bentuk penghargaan atas ditepatinya janji DPR dalam proses legislasi tersebut.

“Perwakilan masyarakat dari Pati datang untuk mengucapkan terima kasih karena DPR telah menepati janji dalam mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset lebih cepat dari jadwal yang direncanakan,” ujar Dasco.

80 Persen Aspirasi Masyarakat Diakomodasi

Dalam pertemuan tersebut, AMPB menyampaikan penghargaan terhadap kinerja parlemen karena sebagian besar aspirasi yang mereka usulkan selama proses pembahasan telah diakomodasi.

Menurut perwakilan AMPB, sekitar 80 persen masukan masyarakat terkait substansi RUU Perampasan Aset masuk ke dalam ketentuan yang akhirnya disahkan.

Dasco menilai partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi elemen penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan publik sekaligus memperkuat sistem hukum nasional.

“Kehadiran masyarakat untuk mengawal pembentukan undang-undang merupakan bentuk partisipasi publik yang positif dalam proses demokrasi,” katanya.

Harapan Usai Disahkan

Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi.

Regulasi ini juga diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, menyita, serta mengembalikan aset hasil tindak pidana guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Penulis: Dudung Belitung Akhlanudin

Artikel Terkait

InShot 20261119

Lesti Kejora Cetak Sejarah di…

Jakarta | Media Daulat Rakyat —…

InShot 20261119

Piala Bupati Belitung 2026 Diikuti…

Tanjungpandan, Belitung | Media Daulat Rakyat…