JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Rencana Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh sedikitnya 70 persen manfaat dari seluruh izin pertambangan mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Para investor dan perusahaan tambang mengaku masih menunggu kejelasan aturan teknis terkait implementasi kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, menginstruksikan agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) ke depan memberikan manfaat minimal 70 persen kepada negara. Presiden juga membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan tambang jika diperlukan untuk memastikan kekayaan alam lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo Subianto.
Menurut Presiden, investor tetap dipersilakan menanamkan modal di sektor pertambangan. Namun setelah modal tersebut kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “70 persen manfaat” tersebut. Ketidakjelasan itu memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari apakah porsi tersebut dihitung berdasarkan laba perusahaan, pendapatan, pajak, royalti, atau manfaat ekonomi lainnya bagi negara.
Ketua Asosiasi Profesi Pertambangan Indonesia, Sudirman Widhy Hartono, mengatakan pelaku industri masih mempelajari maksud dari arahan Presiden tersebut dan menunggu penjelasan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami masih mengkaji apa yang dimaksud Presiden Prabowo dengan keinginannya agar 70 persen hasil sektor pertambangan masuk ke kas negara,” kata Sudirman Widhy Hartono.
Kekhawatiran juga mulai terlihat dari respons pasar. Sejak pernyataan Presiden disampaikan, indeks saham sektor energi yang mencakup emiten batu bara tercatat turun 4,1 persen, sementara indeks sektor bahan baku yang menaungi perusahaan tambang mineral lainnya terkoreksi 6,2 persen.
Analis menilai pasar pada dasarnya tidak mempermasalahkan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Namun, ketidakjelasan mengenai mekanisme penerapan kebijakan justru meningkatkan persepsi risiko investasi dan menyulitkan investor memproyeksikan keuntungan jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah meyakini kebijakan tersebut akan memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam dan memastikan hasil pertambangan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia sesuai amanat konstitusi.












