Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Daerah
  • DPRD Belitung Sahkan Perda SKT, Perkuat Kepastian Hukum dan Iklim Investasi
InShot 20261118

DPRD Belitung Sahkan Perda SKT, Perkuat Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Intisari Berita:

  • DPRD Belitung sahkan Perda Penerbitan SKT untuk cegah tumpang tindih lahan, tertibkan administrasi desa, dan perkuat iklim investasi.

TANJUNGPANDAN | Media Daulat Rakyat – DPRD Kabupaten Belitung resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai upaya memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan, mencegah terjadinya tumpang tindih dokumen tanah, serta mendukung iklim investasi yang lebih sehat di daerah.

Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, mengatakan perda tersebut merupakan inisiatif legislatif yang disusun untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam menerbitkan SKT. Menurutnya, selama ini proses penerbitan SKT di masing-masing desa belum memiliki standar yang sama dan belum didukung basis data yang terintegrasi.

“Selama ini proses penerbitan surat keterangan tanah di masing-masing desa belum terstandar, termasuk persoalan ketiadaan basis data yang terintegrasi,” kata Vina.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah administrasi ketika terjadi pergantian kepala desa. Nomor registrasi SKT yang pernah diterbitkan bisa tidak terdokumentasi dengan baik sehingga berisiko muncul kembali penerbitan SKT pada bidang tanah yang sama. Situasi ini dapat memicu sengketa dan persoalan hukum di kemudian hari.

Karena itu, perda ini disusun sebagai dasar hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan penerbitan SKT secara tertib dan terukur.

“Untuk itu kami menyusun perda ini sebagai pedoman dasar bagi pemerintah desa dalam menerbitkan SKT agar tidak lagi terjadi tumpang tindih yang bermuara pada masalah hukum bagi kepala desa,” ujarnya.

Perda tersebut juga mengatur standar operasional prosedur (SOP) penerbitan SKT mulai dari proses pengukuran bidang tanah hingga penerbitan dokumen. Selain itu, regulasi tersebut mengatur batas waktu peningkatan status SKT menjadi sertifikat hak atas tanah sehingga memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam mengurus legalitas lahan mereka.

Sebelumnya, DPRD Belitung menilai pengaturan penerbitan SKT diperlukan guna menjamin kepastian hukum, mendorong tertib administrasi pertanahan, serta membangun sistem basis data yang terintegrasi untuk meminimalkan sengketa dan tumpang tindih kepemilikan lahan.

Dengan disahkannya perda tersebut, diharapkan administrasi pertanahan di Kabupaten Belitung menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor yang akan berinvestasi di daerah

Artikel Terkait