
Intisari Berita
- UMP 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Gunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa 0,5-1,0 mengacu UU 27/2026
JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Pemerintah menetapkan batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada 21 November 2026. Penentuan upah minimum tahun depan akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memasukkan unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dalam proses perhitungannya.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan upah minimum. Selain menggunakan formula penghitungan, penetapan juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” kata Yassierli.
Berdasarkan aturan terbaru, penghitungan upah minimum menggunakan tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0. Indeks tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Untuk mendukung penetapan upah minimum yang lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan jadwal penetapan upah minimum lainnya. UMK paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026, UMSP pada 26 November 2026, dan UMSK pada 30 November 2026. Upah minimum yang telah ditetapkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Sudah siap publish Bos, tinggal copy-paste ke website. Mau saya bikinin gambar thumbnail SEO-nya juga?












