Intisari Berita
- Ketua DPRD Belitung mengungkapkan bahwa pembangunan/perbaikan infrastruktur dan lampu PJU menjadi aspirasi mayoritas warga selama kegiatan reses anggota DPRD.
- Semua empat daerah pemilihan menyampaikan usulan PJU, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan untuk pemetaan titik.
- Hasil reses akan menjadi pokok pikiran DPRD, namun realisasinya tahun 2026 terbatas karena penurunan transfer pusat sebesar Rp64 miliar dan harus berdasarkan prioritas.
- Jika tidak terakomodir di 2026, usulan akan diperjuangkan lagi di 2027.
TANJUNGPANDAN, Belitung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Vina Cristyn Ferani, mengungkapkan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi aspirasi mayoritas yang disampaikan warga selama kegiatan reses anggota DPRD setempat yang baru saja berakhir.
Kegiatan reses yang diikuti seluruh anggota DPRD dari empat daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Belitung telah dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan mereka beberapa waktu lalu.
Tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk memungkinkan anggota DPRD mendekati masyarakat secara langsung, mendengar keluhan, dan menangkap aspirasi yang ingin disampaikan terkait kebutuhan daerah.
“Kalau aspirasi yang disampaikan di masa reses kemarin, banyak diusulkan soal pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta lampu jalan. Bahkan, dari empat daerah pemilihan seluruhnya mengusulkan lampu PJU,” ungkap Vina pada keterangan pers di Tanjungpandan, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, usulan PJU khususnya menjadi kebutuhan mendesak karena banyak titik di Kabupaten Belitung yang masih kurang terang pada malam hari, yang berdampak pada keamanan masyarakat dan kemudahan mobilitas.
Nantinya, pihak DPRD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Belitung untuk memetakan titik-titik mana saja yang paling membutuhkan pemasangan atau perbaikan PJU.
Selain PJU, aspirasi infrastruktur yang disampaikan juga meliputi perbaikan jalan raya, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang dianggap perlu diperbaiki atau dibangun untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian lokal.
Hasil reses dari masing-masing anggota DPRD nantinya akan disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Belitung yang akan ditindaklanjuti atau direalisasikan melalui program kerja pemerintah daerah.
Namun, Vina mengakui bahwa kondisi keuangan tahun 2026 akan cukup ketat karena ada penurunan transfer dana dari pusat ke daerah sebesar Rp64 miliar.
“Kita menyadari di 2026 kondisi keuangan cukup ketat, jadi mungkin realisasi hasil reses yang dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD harus berdasarkan skala prioritas. Yang paling mendesak akan kita utamakan,” jelasnya.
Meskipun mengakui bahwa tidak semua aspirasi bisa diakomodir 100 persen di tahun depan, pihak DPRD berkomitmen untuk terus berusaha agar sektor prioritas tetap dapat direalisasikan.
IJika ada usulan yang tidak bisa tercapai di 2026, pihaknya akan terus berjuang untuk memasukkannya ke dalam rencana kerja tahun 2027.
“Kalau nanti tidak terakomodir di 2026, akan kami perjuangkan lagi di 2027 karena mengingat kondisi APBD kita yang ketat di tahun depan. Yang penting, kita tetap mendengarkan dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik mungkin,” tegas Vina.
