MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, BELITUNG 16 Agustus 2026 – DPRD Kabupaten Belitung resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Persetujuan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat paripurna.
Nilai Anggaran Disetujui
Dalam rapat yang digelar di Tanjungpandan, DPRD menetapkan dua dokumen penting:
Tahun Anggaran Jenis Dokumen Nilai Anggaran
2026 Perubahan KUA-PPAS Rp951 miliar
2027 KUA-PPAS Rp1,220 triliun
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Belitung Vina Crystin Ferani dan dihadiri Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat serta jajaran TAPD.
Proses Pembahasan Maraton
Ketua DPRD Belitung, Vina Crystin Ferani, membuka agenda dengan laporan Badan Anggaran DPRD.
“Agenda pertama rapat paripurna hari ini adalah laporan Banggar atas hasil pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA-PPAS TA 2027 dan rancangan perubahan KUA-PPAS TA 2026, dilanjutkan dengan persetujuan dan penandatanganan,” kata Vina.
Proses pembahasan dilakukan intensif oleh Banggar bersama TAPD. Komisi I, II, dan III dilibatkan untuk menelaah rencana kerja masing-masing OPD.
Juru Bicara Banggar DPRD Belitung, Yoga Pranata, menyebut pembahasan berlangsung hingga larut malam.
“Kami cukup menguras energi, waktu, dan pikiran selama rapat. Kami rapat maraton dari pagi sampai malam, hingga tadi malam selesai sekitar pukul 23.30 WIB,” ujar Yoga.
Yoga berharap anggaran yang telah disepakati dapat dijalankan secara optimal.
“Kami berharap apa yang sudah diusulkan dan disepakati dalam KUA-PPAS nanti dapat dilaksanakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Belitung,” lanjutnya.
Catatan Pelaksanaan
Rekomendasi teknis dan masukan dari peserta rapat telah dituangkan dalam dokumen resmi sebagai catatan pelaksanaan. Pemerintah daerah bersama DPRD ditargetkan mengawal realisasi anggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Belitung.
Dengan disahkannya KUA-PPAS ini, TAPD bersama OPD terkait dapat segera menyusun Rancangan APBD Perubahan 2026 dan Rancangan APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut di DPRD.
