MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, Selasa 23 September 2026 – Reses DPRD Kabupaten Belitung yang digelar serentak di dua dapil pada Senin (22/9/2026) kemarin, dipenuhi keluhan klasik yang belum tuntas. Isu kelangkaan BBM, krisis air bersih, drainase mampet, hingga usulan kenaikan honor RT menjadi aspirasi utama warga yang akan dibawa ke perencanaan pembangunan 2027.
Reses ini menjadi ajang warga untuk mengadu langsung kepada wakilnya.
Dapil I: Drainase Mampet dan Jalan Sempit di Sijuk
Reses Dapil I digelar di kediaman Bapak Bob, Desa Aik Ketekok, Gang Duren, Sijuk, pada 22 September 2026. Hadir 8 anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua II DPRD Belitung, Joko Prianto.
Warga Aik Ketekok mengeluhkan drainase yang tersumbat di Gang Duren yang kerap menyebabkan banjir saat hujan, serta jalan penghubung Sriwijaya–Sudirman yang masih sempit dan rawan kecelakaan. Selain itu, keterbatasan distribusi air bersih dan kelangkaan BBM juga disuarakan.
Semua aspirasi tersebut akan dimasukkan ke dalam SIPD untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2027.
Dapil II: Kota Tanjungpandan Krisis BBM dan Air
Pada hari yang sama, reses Dapil II digelar di Kantor Kelurahan Kota, Tanjungpandan. Hadir langsung Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani dan anggota DPRD Yola Junita.
Keluhan warga kota lebih kompleks:
1. Kelangkaan BBM: Antrean panjang Pertalite di SPBU yang mengganggu mobilitas dan ekonomi warga.
2. Krisis Air Bersih: Distribusi air PDAM yang tidak lancar akibat kemarau panjang.
3. Honor RT: Warga mengusulkan kenaikan honor RT karena beban kerja yang semakin tinggi, terutama saat mendata bantuan dan menjaga lingkungan.
4. Penataan Kota: Warga meminta penataan lalu lintas di Jalan Dewi Sartika yang sempit dan renovasi taman depan Masjid Agung Al-Mabrur dengan usulan miniatur Rumah Adat Melayu Belitung.
Vina menegaskan pihaknya akan terus mengkaji solusi BBM dan air bersih bersama Pemda, serta menyalurkan usulan penataan lalu lintas ke Forum Lalu Lintas dan Dinas Pertamanan.
Jika ditarik benang merah, kelangkaan BBM dan krisis air bersih menjadi isu lintas dapil yang paling mendesak untuk segera dituntaskan sebelum masuk ke APBD 2027.
