Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Nasional
  • Sorotan Publik, Data BPS Ungkap 63 Anggota DPR Periode 2024-2029 Berpendidikan SMA
InShot 20261116

Sorotan Publik, Data BPS Ungkap 63 Anggota DPR Periode 2024-2029 Berpendidikan SMA

JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 mendadak menjadi sorotan publik. Perbincangan ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Isu ini mencuat setelah polemik terkait ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi bahan diskusi publik dan merembet ke lembaga legislatif.

Berdasarkan data yang dikutip dari laporan Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), fakta mengejutkan terungkap. Terdapat 63 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 atau sekitar 10,85 persen yang tercatat memiliki pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Yang lebih menjadi tanda tanya, sebanyak 211 anggota DPR atau 36,38 persen tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat proses pendaftaran sebagai calon legislatif.

“Ramainya perbincangan di media sosial memunculkan berbagai pertanyaan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan anggota legislatif dengan kualitas kinerja parlemen,” tulis laporan tersebut.

Warganet pun menyoroti sejumlah anggota DPR yang disebut hanya lulusan SMA maupun yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan secara lengkap, mempertanyakan kapasitas mereka dalam membuat undang-undang.

Pernah Digugat ke MK

Persoalan syarat pendidikan anggota legislatif sebenarnya bukan isu baru. Ketentuan pendidikan minimal lulusan SMA bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Pemilu pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut diajukan oleh warga negara Indonesia yang mempertanyakan apakah syarat minimal SMA sudah cukup untuk menjamin kapasitas intelektual serta kualitas legislasi wakil rakyat.

Dalam permohonan yang dikutip dari situs MK, para pemohon menyampaikan kekhawatiran serius terhadap kualitas produk legislasi yang dihasilkan lembaga legislatif.

“Mereka menilai riwayat pendidikan anggota DPR berpotensi memengaruhi kemampuan analitis, kualitas pengambilan keputusan, dan mutu produk hukum yang dihasilkan,” bunyi petikan permohonan di MK.

Sebagian Besar Sarjana Hingga Doktor

Data BPS juga menunjukkan komposisi pendidikan anggota DPR tidak hanya didominasi lulusan SMA. Sebagian besar anggota dewan lainnya memiliki latar belakang pendidikan sarjana, magister hingga doktor.

Meski demikian, fakta masih adanya puluhan legislator dengan pendidikan terakhir SMA memicu perdebatan publik mengenai standar kompetensi yang ideal bagi wakil rakyat di parlemen.

Pengamat menilai tingkat pendidikan formal memang dapat menjadi salah satu indikator kapasitas seseorang, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai kualitas anggota legislatif.

Pengalaman politik, kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap konstituen, serta integritas juga menjadi faktor penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Artikel Terkait