Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Daerah
  • Polisi Periksa Pelapor Kisruh Plasma Sawit Koperasi BMS, Utang Rp50 Miliar Jadi Sorotan
InShot 20261117

Polisi Periksa Pelapor Kisruh Plasma Sawit Koperasi BMS, Utang Rp50 Miliar Jadi Sorotan

BELITUNG TIMUR | Media Daulat Rakyat – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Belitung Timur (Beltim) terus mengusut tuntas kisruh pengelolaan kebun plasma sawit yang melibatkan Koperasi Bersatu Maju Sejahtera (BMS) di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.

Terbaru, penyidik melangkah dengan memeriksa pihak pelapor, yakni Ruslan alias Alan dan Hamdani, dalam agenda Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan ini menandai bahwa proses hukum atas laporan mosi tidak percaya yang diajukan oleh ratusan anggota koperasi terus berjalan secara intensif.

Rangkaian Pemanggilan Lanjutan

Hamdani, salah satu perwakilan pelapor usai menjalani BAP, mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian telah menyusun peta jalan pemanggilan pihak-pihak terkait guna menguak akar permasalahan.

“Jadi kemarin itu bahasanya, setelah BAP kami, mereka akan panggil Dinas Pertanian (Distangan), Dinas Koperasi (DisnakerkopUKM), BPN, lalu pihak perusahaan, serta tentunya para pengurus koperasi. Makanya agak lama karena banyak keterkaitannya,” ungkap Hamdani.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Beltim juga memastikan bahwa laporan ini tidak berhenti dan tim penyidik telah diterjunkan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan bahan keterangan serta bukti-bukti awal.

Pokok Persoalan yang Disorot 139 Anggota Koperasi

Kasus yang melaporkan kepengurusan Koperasi BMS ini didasari oleh mosi tidak percaya dari sebanyak 139 anggota (petani plasma) yang membawa sejumlah kejanggalan besar:

1. Utang Koperasi Membengkak Drastis hingga Lebih Rp50 Miliar
Beban finansial koperasi menjadi sorotan utama. Para anggota mengaku heran karena jumlah utang yang awalnya diketahui berkisar Rp27 miliar hingga Rp32 miliar, mendadak melonjak tajam.

“Utang koperasi yang awalnya Rp27 miliar sampai Rp32 miliar, tiba-tiba melonjak menjadi Rp42 miliar hingga lebih dari Rp50 miliar, bahkan tercatat mencapai sekitar Rp53 miliar tanpa adanya audit keuangan yang transparan,” keluh perwakilan anggota.

2. Ketimpangan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Anggota menemukan kejanggalan pada dokumen PKS antara koperasi dan perusahaan mitra. Dalam dokumen tertulis status lahan plasma sudah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Di PKS tertulis lahan plasma sudah SHM. Padahal realitas di lapangan kami hanya memegang fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT),” tegas Hamdani.

3. Dugaan Alih Fungsi Lahan Plasma
Selain masalah utang dan legalitas dokumen, warga juga menyoroti adanya dugaan alih fungsi sebagian lahan perkebunan sawit anggota (seperti di Blok A) menjadi kawasan tambang pasir kuarsa yang dilakukan tanpa musyawarah.

Upaya jalur hukum ini ditempuh setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Belitung Timur hingga menemui pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak membuahkan hasil.

Artikel Terkait

InShot 20261117

DPRD Babel Umumkan 7 Anggota…

PANGKALPINANG | Media Daulat Rakyat –…