Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Nasional
  • Gelar Pahlawan Soeharto Bisa Dicabut! Pakar Ungkap 2 Jalur: Lewat Presiden atau Gugat ke PTUN
920285233 1154341677040986 6957113703237829335 n

Gelar Pahlawan Soeharto Bisa Dicabut! Pakar Ungkap 2 Jalur: Lewat Presiden atau Gugat ke PTUN

JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto terus memanas. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai gelar tersebut secara hukum bisa dicabut atau dibatalkan melalui dua jalur, yakni oleh Presiden langsung atau melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perdebatan ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang diumumkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

Dalam Keppres tersebut, Soeharto dinilai berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk perannya sebagai wakil komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta dan dalam pelucutan senjata Jepang di Kotabaru, Yogyakarta.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menjelaskan ada dua jalur untuk membatalkan gelar tersebut.

Jalur pertama adalah pencabutan langsung oleh pihak yang menerbitkan keputusan, yakni Presiden. Namun menurut Herdiansyah, opsi ini relatif sulit karena pemberian gelar itu sendiri merupakan keputusan pemerintah.

“Pencabutan bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pejabat yang menerbitkan Keppres, tapi secara politik ini sulit,” ujar Herdiansyah.

Jalur kedua adalah melalui jalur hukum dengan menggugat Keppres tersebut ke PTUN. Menurut Herdiansyah, Presiden merupakan pejabat tata usaha negara sehingga keputusannya dapat diuji dan dibatalkan melalui peradilan tata usaha negara.

Pandangan serupa disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona. Ia menilai meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak mengatur secara spesifik pencabutan gelar pahlawan nasional, ada mekanisme peninjauan ulang melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Apabila ditemukan alasan penerima tidak lagi memenuhi persyaratan, dewan dapat memberi pertimbangan kepada Presiden untuk mencabut penghargaan tersebut,” kata Yance.

Di sisi lain, pemberian gelar kepada Soeharto juga menuai penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menilai Soeharto tidak layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional dengan alasan catatan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan selama masa Orde Baru.

Sebaliknya, sejumlah tokoh politik mendukung pemberian gelar tersebut. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan tidak ada lagi hambatan konstitusional bagi negara untuk memberi penghargaan kepada Soeharto setelah berbagai persoalan hukum yang melekat padanya dianggap telah selesai. Ia menyebut pemberian gelar dapat dimaknai sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa.

Hingga kini, perdebatan mengenai gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto masih berlangsung dan menjadi salah satu isu yang memunculkan perbedaan pandangan antara kalangan akademisi, aktivis HAM, dan elite politik nasional.

Penulis: Dudung | Editor: Redaksi Daulat Rakyat

Artikel Terkait

915927366 1672474301075544 5047158991205621812 n

FFI 2026: Para Perasuk Raih…

JAKARTA | Media Daulat Rakyat –…

File 0000000034c8820780ea91c8fb3b67f7

Puisi Puisi Edy Sukardi

Kau pilih yang mana Di saat…

InShot 20261120

Dasco Tegaskan PSI Masih di…

JAKARTA | Media Daulat Rakyat –…