Jakarta – Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga sipil Gaza ke tanah air menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyampaikan keberatan dan mempertanyakan urgensi serta dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Menurut Anwar, rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menerima sementara 1.000 warga Gaza, termasuk korban luka, anak yatim, dan mereka yang trauma, bisa membuka celah bagi agenda-agenda politik terselubung, terutama dari pihak Israel.
“Kita harus berhati-hati. Jangan sampai evakuasi ini menjadi bagian dari rencana Israel untuk mengosongkan Palestina dari rakyatnya. Kalau mereka sudah keluar dari tanah airnya, apakah nanti akan diizinkan kembali?” ujar Anwar Abbas, seperti dikutip dari pernyataan resmi MUI, Rabu (9/4).
MUI menekankan bahwa solusi kemanusiaan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar rakyat Palestina atas tanah mereka. Alih-alih memindahkan korban ke negara lain, MUI mendorong agar bantuan internasional lebih difokuskan pada penghentian agresi, pengiriman bantuan medis ke Gaza, serta perlindungan warga sipil di tempat tinggal mereka.
“Indonesia bisa membantu, tapi bukan dengan memindahkan mereka ke sini. Kita harus bantu mereka bertahan di tanah airnya, bukan justru memfasilitasi eksodus,” tegas Anwar.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa evakuasi bersifat sementara dan dilakukan atas dasar kemanusiaan, bukan politik. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut bahwa para pengungsi akan dipulangkan ketika situasi di Gaza kembali memungkinkan.
Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas isu kemanusiaan yang bersinggungan erat dengan dinamika geopolitik Timur Tengah, serta tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara solidaritas dan kedaulatan.
