Empat program utama pendidikan tersebut diluncurkan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yakni rehabilitasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru belum berijazah D4 atau S1. Total anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun, menyasar lebih dari 11.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Mendikdasmen Abdu Mu’ti, menyebut program digitalisasi akan ditopang oleh perangkat smart classroom dan platform pembelajaran berbasis teknologi bernama Ruang Murid, bagian dari Super Aplikasi Rumah Pendidikan.
“Anak-anak bisa belajar dengan lebih menyenangkan dan interaktif,” kata Mu’ti.
Konten pembelajaran tersedia dalam bentuk video hingga gim edukatif, memfasilitasi gaya belajar generasi digital. Program digitalisasi ini, pemerintah menyediakan laptop dan hard drive eksternal berisi konten edukasi. Untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, sekolah dilengkapi internet satelit dan panel surya sehingga proses belajar tetap berjalan meski di daerah tanpa listrik.
Salah seorang siswa kelas III SDN 2 Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, Revita Fatimah menyebut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran favorit. Dia senang karena kini, penyampaian pelajaran PKn dikemas dalam bentuk gim edukatif yang menarik.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melatih para guru agar bisa mengoperasikan teknologi pembelajaran terbaru menggunakan Papan Belajar Interaktif (PBI).
Program ini juga didukung platform digital Ruang Murid, yang memungkinkan guru mencari ide-ide pembelajaran kreatif dan siswa bisa belajar mandiri dari rumah.
Di sisi lain, pemerintah menggulirkan bantuan langsung Rp300 ribu per bulan untuk guru honorer sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pendidik. Ini sejalan dengan komitmen meningkatkan kualitas SDM guru, termasuk memberikan dukungan bagi mereka yang belum memiliki kualifikasi sarjana.
Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam memajukan sektor pendidikan tecermin dari alokasi anggaran yang disebut tertinggi dalam sejarah republik.
Berdasarkan RAPBN 2025, sektor pendidikan mendapat porsi Rp724,3 triliun—melampaui alokasi perlindungan sosial, infrastruktur, bahkan pertahanan dan keamanan.
“Kita tempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu. Ini pertama kalinya dalam sejarah,” tegas Presiden RI ke-8 tersebut di SDN Cimahpar 5.
Ia menambahkan bahwa penghematan belanja negara akan terus dilakukan demi mempercepat perbaikan 330 ribu sekolah yang ada di Indonesia, mayoritas di antaranya sekolah negeri.
Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk aktif mengawasi dan mengevaluasi kondisi sekolah di wilayah masing-masing. “Bagaimana bisa satu sekolah hanya punya satu WC? Ini tanggung jawab semua pihak, dari pusat sampai daerah,” tukasnya.
