Belitung—Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menanggapi pro dan kontra terkait kebijakan pengendalian populasi anjing liar yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi yang semakin mendesak dan merugikan masyarakat
Menurut Syamsir, keberadaan anjing liar telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari kecelakaan lalu lintas, gangguan terhadap warga, hingga ancaman terhadap ternak dan kebersihan lingkungan.
“Permasalahan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Banyak warga yang mengalami insiden akibat anjing liar, termasuk kecelakaan dan ternak yang dimangsa,” ujarnya
Kebijakan yang diterapkan saat ini, termasuk penggunaan racun, memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama komunitas pecinta hewan yang menganggap metode tersebut tidak manusiawi. Menanggapi kritik tersebut, Syamsir menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap solusi alternatif.
“Jika ada pihak yang memiliki solusi lebih baik, kami siap berdiskusi. misalnya, jika ada yang ingin membangun shelter, kami akan menyambut baik,” katanya
Sterilisasi dan penampungan hewan sempat menjadi opsi yang dibahas dalam rapat bersama instansi terkait. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penerapan metode tersebut.
“Kami harus realistis dengan kondisi anggaran. Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya tetap menjadi prioritas utama,” jelas Syamsir
Pemerintah Kabupaten Belitung juga berencana memperketat pengawasan terhadap populasi anjing liar, terutama di kawasan Bundaran Satam dan Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin, yang menjadi titik utama keberadaan anjing liar
Langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi kepada lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas untuk mengidentifikasi anjing peliharaan dan anjing liar sebelum tindakan lebih lanjut diambi
Syamsir menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kerja sama dengan pihak yang ingin membantu mencari solusi yang lebih baik.
“Kami tidak hanya ingin menerima kritik, tetapi juga solusi konkret yang bisa diterapkan,” tuturnya
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan masyarakat dan kesejahteraan hewan, sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
