Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan semata soal membangun gedung sekolah, melainkan merupakan gerakan strategis dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem dan membangun harapan baru bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar bangun gedung sekolah. Ini membangun harapan,” ujar Agus dalam siaran pers
Dalam acara yang mengusung pendekatan seni dan budaya untuk pemberdayaan masyarakat itu, Agus menuturkan pengalamannya saat sosialisasi di Temanggung, Jawa Tengah.
Seorang ibu, katanya, menangis haru karena anaknya yang sempat putus sekolah kini kembali punya masa depan lewat Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Agus menjelaskan Kemensos saat ini memikul tiga tugas utama: pertama, memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tuntas dan valid; kedua, menjalankan program-program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial; serta ketiga, membangun Sekolah Rakyat sebagai wujud konkret dari pemberdayaan sosial.
“Sekolah Rakyat adalah jawaban terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin ekstrem dalam mengakses pendidikan yang setara dan bermartabat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap kementerian dan lembaga merancang program berdasarkan DTSEN.
Data ini menjadi dasar dalam mengarahkan intervensi, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, dari sekitar 24 juta penduduk miskin di Indonesia, 3,14 juta masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Mayoritas di antaranya merupakan buruh tani dengan penghasilan minim.
“Penghasilan mereka hanya Rp1,5 sampai Rp2 juta per bulan untuk menghidupi 4–6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?” ujarnya.
Sekolah Rakyat, lanjut Agus, merupakan bagian dari transformasi Kemensos dari program pasif menjadi pemberdayaan aktif. Namun, ia menegaskan program ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan multipihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sipil.
“Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan,” tegasnya.
Kemensos juga mengoptimalkan pemanfaatan aset negara seperti sentra pelayanan sosial untuk dijadikan ruang belajar.
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan minimal 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi pada Juli 2025.
“Spesifikasi sekolahnya harus unggulan. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin ini percaya diri bahwa mereka bukan beban negara, melainkan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
