Belitung — Di balik cita-cita luhur untuk mengabdi kepada negara, terselip kisah pilu yang mengusik nurani. Seorang ASN di Kabupaten Belitung Timur, berinisial AN (48), kini duduk sebagai tersangka atas tuduhan penipuan bermodus rekrutmen TNI AD. Dengan janji manis bisa meloloskan seseorang menjadi perwira melalui jalur Sepa PK, ia diduga menggelapkan uang korban sebesar Rp291 juta.
Kisah ini bermula pada 2024, ketika keluarga korban dikenalkan kepada AN. Mereka bertemu dalam suasana penuh harap di kediaman korban di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk. Pada saat itu, anak korban tengah bersiap mengikuti seleksi TNI AD. Di sinilah AN berperan bak “jembatan emas” menuju masa depan cerah—begitu setidaknya ia mengaku.
“Dia bilang punya kuota dan kenalan petinggi TNI, bisa bantu anak kami lulus. Awalnya kami ragu, tapi cara bicaranya meyakinkan. Ia juga ASN,” ungkap seorang anggota keluarga korban yang enggan disebutkan namanya.
Harapan itu ditebus dengan harga mahal. Total uang sebesar Rp291.404.934 ditransfer secara bertahap, disertai pertemuan-pertemuan lanjutan, bahkan janji akan difasilitasi bertemu petinggi TNI di Jakarta dan Palembang. Namun, setelah semua dilalui—waktu, uang, dan kepercayaan—yang tersisa hanyalah kekecewaan. Anak korban gagal dalam seleksi, dan tersangka mulai menghindar.
Pihak keluarga akhirnya melapor ke kepolisian. Dari hasil penyelidikan, Satreskrim Polres Belitung mengungkap bukti kuat: setumpuk rekening koran, percakapan WhatsApp, bukti pembayaran tunai, serta tiket perjalanan.
“Tersangka dikenakan Pasal 374 KUHP karena diduga melakukan penggelapan dalam jabatan,” ujar Kasat Reskrim Polres Belitung, Iptu I Made Yudha Suwikarma, Kamis (12/6/2025).
Modus Lama, Rasa Baru
Modus seperti ini bukan hal asing. Namun yang membuat kasus AN menohok adalah statusnya sebagai ASN—figur yang secara moral dan profesional seharusnya menjadi contoh integritas. Menurut pengamat kebijakan publik, Dr. Lina Wati dari Universitas Bangka Belitung, “Ketika ASN menyalahgunakan posisi untuk menipu rakyat, itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran etika yang mencoreng institusi pemerintahan.”
Ia menambahkan, minimnya literasi hukum dan kegamangan dalam prosedur resmi kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. “Banyak orang tua yang ingin masa depan anaknya terjamin, lalu mencari jalan pintas tanpa sadar mereka sedang dijebak ilusi.”
Di Mana Negara?
Kasus ini memunculkan pertanyaan penting: seberapa efektif mekanisme pengawasan terhadap ASN, terutama dalam mencegah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi?
“Kalau ASN bisa leluasa memainkan harapan publik seperti ini, artinya ada celah dalam sistem kita,” ujar Andri Saputra, aktivis antikorupsi asal Pangkalpinang. Ia mendesak agar Pemkab Beltim segera meninjau ulang sistem monitoring ASN dan memberi sanksi administratif sejalan dengan proses hukum.
Harapan yang Disesatkan
Bagi keluarga korban, bukan hanya uang yang hilang. Lebih dalam dari itu, mereka merasa kehilangan arah. “Anak saya sempat kecewa berat. Dia merasa gagal bukan karena tak mampu, tapi karena terlalu berharap pada jalur yang salah,” kata sang ayah, menahan emosinya.
Kini, proses hukum berjalan. Namun luka sosial dan psikologis yang ditinggalkan masih terasa menganga. Kasus ini menjadi pelajaran berharga: bahwa mengejar cita-cita tidak boleh dibangun di atas fondasi kebohongan.
