MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNG PANDAN BELITUNG— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Belitung resmi melantik 49 pengurus ranting untuk masa bakti 2026–2031. Momen pelantikan ini menjadi momentum penting bagi partai untuk memperkuat akar rumput sekaligus memanaskan mesin politik menjelang kontestasi Pilkada mendatang.
Ketua DPC PDI Perjuangan Belitung, Wahyudi Wirayudha, menegaskan bahwa seluruh kader, khususnya pengurus yang baru dilantik, wajib menjaga loyalitas dan membumikan nilai-nilai partai di tengah masyarakat.
“Sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kita harus tegak lurus kepada ideologi partai,” ujar Wahyudi di Tanjungpandan, Sabtu (18/7/2026).
Ujung Tombak dan Mata-Telinga Partai
Wahyudi menekankan bahwa struktur di tingkat ranting memiliki peran krusial bagi eksistensi partai. Baginya, roda organisasi tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dedikasi dari para pengurus di tingkat paling dasar.
“PDI Perjuangan Belitung besar karena seluruh rekan-rekan pengurus yang ada di ranting,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta pengurus ranting untuk aktif bergerak sebagai fungsi sosial-politik yang responsif. Kader diinstruksikan untuk menjadi “telinga dan mata partai” yang peka terhadap segala fenomena dan keluhan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Belitung. Seluruh pergerakan tersebut harus berlandaskan pada ajaran Proklamator Kemerdekaan.
“Sehingga tercapai visi dan misi yang kita sepakati bersama sesuai dengan ideologi dan ajaran bapak Proklamator bangsa Indonesia yakni Ir. Soekarno,” tambah Wahyudi.
Bidik Kemenangan Pilkada dan Target Legislatif
Selain menjadi tonggak awal pengabdian sosial, pelantikan ini juga membawa misi politik yang jelas. Wahyudi secara terbuka memasang target tinggi untuk menyongsong agenda politik ke depan, termasuk mengamankan kemenangan di Pilkada Belitung dan memperbanyak perwakilan di parlemen daerah.
“Kami akan targetkan bagaimana PDI Perjuangan Belitung mampu memenangkan kontestasi Pilkada,” kata Wahyudi optimistis.
Menurutnya, penambahan kursi di DPRD Belitung bukan sekadar demi syahwat politik, melainkan sarana untuk memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat secara lebih masif.
“Dengan semakin bertambahnya kursi, maka pekerjaan kita akan semakin mudah dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat mampu kita apresiasi dan fasilitasi,” pungkasnya.
