MEDIA DAULAT RAKYAT Jakarta, 18 Agustus 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan PT Timah Tbk sepakat membeli pasir timah hasil tambang masyarakat Bangka Belitung untuk sementara waktu.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan PT Timah yang difasilitasi Menko Kumham Imipas di Jakarta, Selasa.
“Dari rapat tadi telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat, dan kemudian dapat di-re-stock oleh PT Timah,” kata Yusril.
keputusan sementara demi keamanan daerah
Yusril menjelaskan kebijakan ini bersifat sementara untuk menjaga situasi di wilayah Bangka Belitung tetap aman dan terkendali.
“Karena ini mengatasi situasi tertentu di daerah yang harus segera diatasi. Dan karena itu PT Timah dengan cadangan dana yang ada dapat melakukan pembelian terhadap timah yang beredar di masyarakat yang diproduksi oleh rakyat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mendengarkan pandangan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana dan Kepala BPKP Muhammad Ateh.
Saat ini pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden terkait pertambangan timah. Pembelian oleh PT Timah akan dilakukan hingga peraturan tersebut diterbitkan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
bentuk tim kecil
Rapat juga menyepakati pembentukan tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Hukum Otto Hasibuan. Tim bertugas merumuskan langkah kebijakan dan aspek legalitas bagi PT Timah dalam membeli timah yang beredar di masyarakat.
“Ini sampai selesainya peraturan presiden terkait dengan masalah pertimahan,” kata Yusril.
Rapat koordinasi selama tiga jam itu dipimpin Menko Kumham Imipas dan dihadiri Wakil Jaksa Agung, Kepala BPKP, perwakilan KSP, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum, Bupati Bangka, Bupati Belitung Timur, Bupati Belitung, Direktur Utama PT Timah, dan DPRD Babel.
latar belakang: kericuhan di belitung timur
Rapat ini digelar pascakericuhan di Belitung Timur pada 8 Agustus 2026.
Yusril menyebut persoalan pertambangan timah di Babel merupakan masalah serius.
“Pemerintah sangat serius memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah. Terjadinya insiden minggu lalu di Pulau Belitung hingga pembakaran kantor PT Timah,” katanya.
“Pemerintah sangat prihatin dengan persoalan ini dan bersatu mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, masyarakat penambang pasir timah berunjuk rasa di kantor operasional PT Timah di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Mereka menuntut PT Timah kembali membeli pasir timah hasil tambang setelah pembelian sempat tersendat beberapa pekan.
Aksi tersebut diwarnai kericuhan. Massa membakar sejumlah barang hingga api merembet ke gedung unit PT Timah. Mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga menjadi sasaran amukan massa.
