Jakarta | Media Daulat Rakyat – Dinamika kebangsaan Indonesia memasuki fase krusial pada Kamis, 12 November 2026. Di tengah sorotan publik terhadap status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan niat pengunduran diri, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia justru menghadirkan kesejukan dengan menggelar gerakan spiritual nasional bertajuk “Sejuta Doa untuk Negeri” yang dipusatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Dua peristiwa ini menjadi potret kontras perjalanan bangsa hari ini: di satu sisi proses konstitusi dan hukum tata negara sedang diuji, di sisi lain negara mengajak seluruh elemen untuk kembali pada kekuatan doa, persatuan, dan kerukunan.
Hingga Kamis pagi, status Gibran Rakabuming Raka masih sah dan resmi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, meskipun surat pengunduran diri telah diserahkan. Sementara di Istiqlal, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh lintas agama, dan masyarakat berkumpul dengan balutan busana putih untuk memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa.
Status Konstitusional Wapres Gibran: Masih Resmi Menjabat
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026 pagi selama sekitar 2,5 jam di Istana. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai respons atas dinamika hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan dokumen pendidikannya.
Namun secara ketatanegaraan, pengunduran diri tersebut tidak serta-merta berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemberhentian Wakil Presiden harus melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat pengunduran diri ditujukan kepada MPR, kemudian MPR akan meminta Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti yang akan dipilih dalam sidang MPR paling lambat 60 hari.
“Memang benar Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun MA,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.
Istana juga meluruskan isu yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak pengunduran diri tersebut. “Tidak benar kalau Bapak Presiden menyampaikan penolakan. Dalam diskusi, Bapak Presiden hanya memberikan saran-saran,” tegas Prasetyo.
Pada Rabu sore, 11 November 2026, surat pengunduran diri tersebut resmi diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan penyerahan tersebut. Di sisi lain, Gibran juga memohon izin untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Proses ini diperkuat dengan dinamika di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk pemakzulan, sementara di jalanan, massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi unjuk rasa pada 11 November mendukung pemakzulan dan mengancam akan menggelar aksi berjilid-jilid hingga Gibran lengser.
Polda Metro Jaya sendiri mencatat pada Hari Pahlawan 10 November lalu terdapat 74 agenda demonstrasi dari total 83 kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta, dengan estimasi 2.500 hingga 2.700 peserta yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan sekitarnya.
Di Tengah Kegaduhan, Istiqlal Menjadi Oase
Menjawab kegaduhan politik dan untuk menjaga stabilitas sosial, Kemenag menggelar langkah penyejuk. Menteri Agama Nasaruddin Umar menginisiasi gerakan “Sejuta Doa untuk Negeri” yang dilaksanakan serentak pada Kamis, 12 November 2026.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Menteri Agama untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, merawat kerukunan, serta menghadirkan harmoni sosial di tengah proses berbangsa dan bernegara.
“Ini bukan sekadar kegiatan keagamaan, melainkan momentum untuk mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kita ingin mendoakan keselamatan, kedamaian, dan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Gerakan ini dirancang sangat inklusif. Tidak hanya melibatkan ASN Kemenag di seluruh Indonesia, tetapi juga tokoh masyarakat serta pemuka agama dari enam agama resmi – Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua diajak untuk berdoa menurut tradisi dan keyakinan masing-masing.
Rangkaian dan Lokasi Pelaksanaan
Kemenag membagi pelaksanaan menjadi dua tingkat. Untuk tingkat pusat, doa bersama bagi umat Islam dipusatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rangkaian acara dimulai setelah Maghrib dengan khataman Al-Qur’an massal, dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama untuk kemaslahatan bangsa. Seluruh rangkaian diperkirakan berlangsung 40 menit dan selesai sebelum waktu Isya.
Untuk umat lintas agama lainnya, pelaksanaan dipusatkan di rumah ibadah masing-masing, seperti gereja, pura, vihara, dan klenteng, dengan waktu yang disesuaikan dengan tradisi peribadatan masing-masing.
Sementara untuk tingkat daerah, seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag provinsi serta Kantor Kemenag kabupaten/kota di 38 provinsi diinstruksikan untuk menggerakkan jaringan kelembagaannya, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Ormas keagamaan setempat seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.
Target spiritual yang dicanangkan pun tidak main-main. Kemenag menargetkan lebih dari 101.126 kali khataman Al-Qur’an yang dilakukan secara serentak. Untuk mencapai itu, Kemenag mengajak kelompok-kelompok di lingkungan perkantoran, madrasah, pesantren, masjid, hingga komunitas masyarakat untuk membentuk tim-tim kecil pembaca Al-Qur’an.
Dress Code Putih sebagai Simbol
Dalam surat edaran yang disebarkan, Kemenag mengimbau seluruh peserta untuk mengenakan pakaian bernuansa putih. Putih dimaknai sebagai simbol kesucian, ketulusan niat, dan persatuan di atas segala perbedaan politik.
Panitia menegaskan bahwa kegiatan ini bersifat sukarela, tidak dipungut biaya, dan terbuka untuk umum. Ini adalah ajakan moral agar bangsa tidak larut dalam polarisasi.
Hari ini, 12 November 2026, menjadi hari yang menentukan. Di satu sisi, hukum dan konstitusi sedang bekerja menguji kedewasaan demokrasi kita terkait status Wakil Presiden. Di sisi lain, dari menara Masjid Istiqlal, doa-doa terbaik dipanjatkan agar apapun keputusan konstitusional yang diambil, Indonesia tetap damai, rukun, dan bersatu.
