JAKARTA | MEDIA DAULAT RAKYAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkap fakta mengejutkan terkait latar belakang pendidikan anggota legislatif di Indonesia.
Banyak anggota dewan ternyata merupakan lulusan program pendidikan kesetaraan Paket C. Hal itu diungkapkan Abdul Mu’ti saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja tersebut.
Peran Penting PKBM Tekan Putus Sekolah
Menurut Abdul Mu’ti, program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran yang sangat vital. Program ini menjadi ujung tombak dalam menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal.
Ia menjelaskan, program Paket C menjadi pilihan bagi masyarakat yang menghadapi berbagai kendala untuk mengenyam pendidikan formal, baik karena alasan ekonomi, geografis maupun faktor sosial budaya.
Pengalaman langsung ia temukan saat berkunjung ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat. Di sana, ia menemukan lebih dari 300 peserta didik dengan mayoritas mengikuti program Paket C.
“Tingginya angka peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan bahwa program tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah berencana memperkuat dan memperluas layanan PKBM, baik di dalam maupun luar negeri.
Perlu Pengawasan Ketat
Meski perannya besar, Mendikdasmen menegaskan perlunya pengawasan dan penataan pengelolaan PKBM. Tujuannya agar pelaksanaan pendidikan kesetaraan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun akademik.
Program Paket C sendiri merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui negara dan memiliki kedudukan setara dengan SMA. Lulusan Paket C dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memenuhi persyaratan administrasi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan jabatan publik lainnya.
Pernyataan Mendikdasmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pendidikan kesetaraan memiliki kontribusi nyata dalam membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat serta melahirkan sumber daya manusia yang mampu berkiprah di berbagai bidang, termasuk di lembaga legislatif.
