Manggar – Rumor pemangkasan terhadap 1.966 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mulai menimbulkan keresahan, terutama di sektor pendidikan. Dinas Pendidikan menjadi salah satu instansi yang paling berpotensi terdampak apabila kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Beltim, Renni Lestari, memaparkan bahwa saat ini terdapat 567 PPPK di bawah naungan dinasnya. Dari jumlah tersebut, 310 orang adalah guru dan 257 orang tenaga kependidikan. “Jika melihat proporsinya, 54 persen dari total PPPK di dinas kami adalah guru,” jelas Renni.
Ia menambahkan, dari total guru PPPK, sebanyak 50 orang merupakan hasil pengangkatan tahun 2025 yang masa kontraknya akan berakhir pada tahun ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat keberlanjutan kontrak mereka sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. “Kontribusi tenaga kependidikan kita mencapai 28 persen dari total seluruh PPPK di kabupaten,” lanjutnya.
Dinas Pendidikan Beltim saat ini membawahi 145 sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Dengan cakupan yang luas tersebut, keberadaan PPPK menjadi tulang punggung dalam menjaga kualitas pendidikan di daerah. Pemangkasan jumlah PPPK, khususnya guru, dikhawatirkan akan berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran, distribusi tenaga pengajar, serta pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah pelosok.
Selain itu, isu pemangkasan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan PPPK selama ini berperan penting dalam menutup kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Jika kontrak mereka tidak diperpanjang, bukan hanya kualitas pendidikan yang terancam, tetapi juga keberlangsungan program pemerataan pendidikan di Beltim.
Renni menekankan bahwa keberadaan PPPK bukan sekadar angka dalam data kepegawaian, melainkan bagian dari sistem pendidikan yang menopang generasi muda. Ia berharap kebijakan pemangkasan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap mutu pendidikan. “Guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak. Tanpa mereka, sulit membayangkan bagaimana sekolah bisa berjalan optimal,” tegasnya.
