MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG, 4 September 2026 – Bangka Belitung menyimpan sekitar 23% cadangan timah dunia. Namun ironisnya, provinsi kepulauan ini justru tercatat sebagai daerah dengan garis kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia.
Riset terbaru ICW dan WALHI bertajuk “Ketika Timah Menguasai Ruang Hidup” menyoroti ketimpangan besar antara kekayaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat Babel.
Fakta Utama Riset ICW–WALHI
- Cadangan timah global: Bangka Belitung memiliki 23% cadangan timah dunia.
- Kemiskinan: Meski kaya SDA, Babel berada di posisi nomor dua termiskin nasional.
- Kerusakan lingkungan:
- Hilangnya 30.594 hektar hutan
- Lahan kritis mencapai 167.065 hektar
- Rusaknya 202 Daerah Aliran Sungai /DAS/ akibat tambang timah
- Bencana ekologis: Aktivitas tambang memicu banjir besar 2016, kekeringan panjang 2015, dan ribuan bencana lain hingga 2023.
- Korban jiwa: Sejak 2019–2023 tercatat 83 orang tewas, termasuk 13 anak-anak yang tenggelam di lubang bekas tambang.
Riset ICW–WALHI:
“Ketika Timah Menguasai Ruang Hidup” — menyoroti bagaimana dominasi tambang menggeser ruang sosial dan ekologis masyarakat Babel.
Direktur WALHI Babel, Ahmad Subhan Hafiz:
“Buruknya tata kelola pertambangan timah telah menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan lingkungan yang sehat.”
Jessix Amundian, Direktur WALHI Babel:
“Sekitar 1,007 juta hektare dari 8,1 juta hektare luasan Provinsi Babel merupakan Izin Usaha Pertambangan. Aktivitas pertambangan timah menghadirkan 12.607 kulong dengan total luasan 15.579 hektare.”
Dampak Sosial-Ekonomi
- Krisis air bersih: Eksploitasi tambang mengurangi sumber air dan menurunkan populasi ikan, mata pencaharian utama nelayan.
- Hilangnya pengetahuan lokal: Tradisi keselamatan kerja dan pengetahuan tambang rakyat tidak diwariskan. Akibatnya masyarakat rentan kecelakaan di lubang tambang.
- Ketimpangan ekonomi: Pendapatan besar dari timah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ini memperkuat paradoks “kaya sumber daya, miskin rakyat”.
Analisis Singkat
Paradoks timah Babel mencerminkan kegagalan tata kelola sumber daya alam. Kekayaan mineral justru melahirkan kerusakan ekologis, korban jiwa, dan kemiskinan struktural.
Riset ICW–WALHI menegaskan perlunya reformasi kebijakan tambang, transparansi perizinan, serta pemulihan lingkungan. Jika tidak, masyarakat Babel akan terus menanggung beban dari apa yang disebut sebagai “kutukan sumber daya”.
Pemerintah pusat dan daerah didesak segera mengevaluasi IUP, menutup lubang bekas tambang, dan memastikan pendapatan timah dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
