Konflik Lahan di Belitung Timur: Investasi Sawit PT Dhibi Terancam Rencana Tambang Kaolin PT BBC

MEDIA DAULAT RAKYAT MANGGAR, 6 September 2026 – PT Dhibi Tali Anugerah menegaskan investasi perkebunan sawit di Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur terancam. Ancaman muncul dari rencana PT BBC yang akan menambang kaolin di lahan yang sama.

Perusahaan menuntut kepastian hukum dari Pemkab Beltim agar hak atas lahan yang sudah ditanami tidak diganggu izin tambang baru.

Pokok Persoalan

1. Tumpang tindih lahan: PT BBC berencana menambang kaolin di area ±65 hektare. Area tersebut diklaim masuk dalam blok perkebunan sawit PT Dhibi dengan total luas ±200 hektare.
2. Investasi perkebunan: PT Dhibi sudah mengantongi izin, mengelola lahan, dan menanam sawit. Pihak perusahaan menilai rencana tambang mengganggu kepastian investasi yang sudah berjalan.
3. Desakan kepastian hukum: PT Dhibi meminta Pemkab Beltim menegaskan posisi hukum agar tidak terjadi ketidakpastian yang merugikan investor maupun masyarakat.

Pihak PT Dhibi menegaskan:

“Persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan semakin memanas dan mulai mengusik kepastian investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur.”

LSM FAKTA juga angkat suara:

“Kalau pemerintah bicara investasi, semua investor harus dapat kepastian hukum. Kalau bicara perlindungan masyarakat, masyarakat tidak boleh dikorbankan.”

Analisis Singkat

1. Konflik izin: Sengketa ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi data dan peta antara izin perkebunan dan pertambangan di tingkat daerah.
2. Risiko ekonomi: Jika tidak ada kepastian hukum, investasi perkebunan bisa stagnan. Di sisi lain, tambang berpotensi menimbulkan konflik sosial di lapangan.
3. Tuntutan transparansi: LSM menekankan perlunya audit administrasi terbuka meliputi izin, koordinat, dan dokumen lingkungan.

Perbandingan Dampak
Aspek Perkebunan Sawit Tambang Kaolin
Lapangan Kerja Jangka panjang dan berkelanjutan Potensi keuntungan cepat dari ekspor mineral
Ekonomi Lokal Menopang ekonomi berbasis agraria Risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial
Kepastian Perlu kepastian hukum agar investasi aman Perlu verifikasi izin agar tidak tumpang tindih
Risiko & Tantangan

1. Lingkungan: Tambang kaolin berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu perkebunan di Tanjung Kelumpang.
2. Sosial: Sengketa lahan rawan memicu ketegangan antara pekerja perkebunan dan pihak tambang.
3. Hukum: Inkonsistensi kebijakan Pemkab Beltim dapat menurunkan kepercayaan investor baru.

Kasus di Desa Tanjung Kelumpang, Manggar menjadi ujian bagi Pemkab Beltim dalam menjaga iklim investasi. Tanpa kejelasan batas wilayah dan kepastian hukum, konflik tumpang tindih lahan berpotensi berulang.