MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 8 September 2026 – Pemerintah Indonesia menegaskan ambisi menjadi pemain aktif di ekosistem kecerdasan artifisial global. Melalui strategi nasional 2026–2030, fokus diarahkan pada 3 pilar utama: riset dan talenta, tata kelola etis, serta pembangunan infrastruktur digital dan semikonduktor.
Langkah ini menandai pergeseran posisi Indonesia dari sekadar pengguna teknologi menjadi negara yang membangun industri AI berbasis sumber daya dan talenta sendiri.
Fokus Kebijakan AI Indonesia 2026–2030
1. Kerangka Nasional AI
Pemerintah menyiapkan 2 Peraturan Presiden: Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2030 dan Etika/Keamanan AI. Regulasi ini mengikat lintas sektor dengan kewajiban asesmen dampak, transparansi algoritma, dan watermark konten AI untuk mencegah disinformasi.
2. Industri Semikonduktor
Indonesia mulai masuk rantai pasok global lewat kerja sama dengan Eropa, Jepang, dan Inggris termasuk Arm. Sumber daya alam strategis seperti nikel, cobalt, timah, dan pasir silika diarahkan untuk hilirisasi chip dan komponen AI.
3. Infrastruktur Digital
Sovereign wealth fund INA berinvestasi pada pusat data. Proyek satelit Nusantara Lima diperluas untuk menjangkau konektivitas. Pemerintah juga menggandeng Microsoft, Huawei, ZTE, dan Nokia untuk memperkuat ekosistem cloud dan AI nasional.
Tujuan Strategis
- Mengurangi ketergantungan impor dengan mendorong inovasi dan produk AI lokal.
- Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penerapan AI di sektor kesehatan, pertanian, energi, birokrasi, dan smart cities.
- Memperkuat posisi global lewat keterlibatan dalam rantai pasok semikonduktor dan pusat data regional.
Regulasi dan Tata Kelola
Strategi AI berbasis risiko menjadi inti regulasi. Pemerintah bekerja sama dengan Australia untuk penguatan keamanan siber. Kebijakan lain meliputi pembatasan akses akun digital bagi anak di bawah 16 tahun serta simulasi teknologi untuk pemilu digital yang aman.
Uraian Perbandingan Strategi Indonesia
Untuk pilar riset dan talenta, langkah yang diambil adalah pelatihan tenaga kerja serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan swasta. Tujuannya mencetak ahli AI lokal.
Pada pilar industri, pemerintah mendorong hilirisasi semikonduktor, GPU, dan pembangunan pusat data. Tujuannya agar Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global.
Untuk regulasi, pemerintah menyiapkan Perpres AI dan mewajibkan watermark pada konten. Tujuannya memastikan etika dan keamanan publik di ruang digital.
Sedangkan di pilar infrastruktur, fokusnya pada pembangunan satelit, layanan cloud, dan data center. Tujuannya menciptakan ekosistem digital yang inklusif di seluruh wilayah.
Tantangan dan Risiko
Pemerintah mengakui 3 tantangan besar: kesenjangan talenta digital yang masih lebar, persaingan global ketat dari AS dan Tiongkok, serta potensi fragmentasi regulasi jika koordinasi lintas kementerian tidak konsisten.
Dengan arah kebijakan ini, Indonesia menargetkan tidak lagi hanya menjadi pasar, melainkan produsen dan regulator AI yang berdaya saing di kawasan.
