Ketua DPRD Beltim Soroti Ketimpangan Infrastruktur BBM: Wilayah 4 Kali DKI Jakarta Hanya Punya 2 SPBU Reguler

MEDIA DAULAT RAKYAT MANGGAR, 12 September 2026 – Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Fezzi Uktolseja menyoroti ketimpangan infrastruktur penyaluran BBM di wilayahnya. Dengan luas daratan empat kali lipat DKI Jakarta, Beltim saat ini hanya memiliki 2 SPBU reguler. Kondisi ini memicu antrean panjang di SPBU dan diperparah dengan migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Fezzi menegaskan masalah antrean BBM di Beltim bukan hanya karena ulah “pengerit”, tetapi akar persoalannya ada pada minimnya fasilitas penyalur dan lemahnya pengawasan.

Sorotan Utama: Ketimpangan Infrastruktur
Data yang disampaikan Ketua DPRD Beltim menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok.

1. Luas wilayah Beltim: 4 kali lipat dari luas DKI Jakarta
2. Jumlah SPBU reguler: hanya 2 unit untuk seluruh Kabupaten Belitung Timur
3. Tambahan fasilitas: 6 SPBU non-reguler dan 8 SPBU khusus nelayan
4. Dampak: Antrean menumpuk di dua titik SPBU reguler, menimbulkan keluhan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi

Dengan sebaran wilayah yang luas, dua SPBU reguler jelas tidak mampu melayani kebutuhan seluruh kecamatan secara merata. Warga dari wilayah jauh terpaksa menempuh jarak jauh dan mengantre berjam-jam.

Kutipan Ketua DPRD Beltim
Fezzi menyampaikan kritiknya secara terbuka saat rapat dengan Pemkab dan Forkopimda.

“Luas daratan Kabupaten Belitung Timur ini kalau kita hitung secara geografis itu mencapai empat kali lipat dari luas wilayah DKI Jakarta. Tetapi coba kita lihat fasilitas penyalur BBM kita, SPBU reguler yang beroperasi di seluruh Belitung Timur ini cuma ada dua. Jumlah ini sangat tidak proporsional,” ujar Fezzi.

Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat yang menambah beban SPBU:
“Data dan pantauan kita di lapangan menunjukkan terjadi migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite sebesar kurang lebih 5 persen. Pergeseran ini langsung menambah tekanan antrean di jalur BBM subsidi,” tambahnya.

Terkait praktik pengerit, Fezzi menilai masalahnya sudah diketahui tetapi belum ada tindakan tegas.
“Soal pengerit ini sebenarnya bukan barang gaib. Kalau kita mau jujur, pelakunya itu orangnya itu-itu saja… sangat mudah terdeteksi. Masalahnya selama ini tidak ada tindakan tegas di tempat,” tegasnya.

Analisis Masalah
Ada tiga persoalan utama yang menyebabkan antrean BBM di Beltim tak kunjung selesai:

1. Ketidakseimbangan infrastruktur
   Luas wilayah Beltim yang besar tidak diimbangi dengan jumlah SPBU reguler. Dengan hanya 2 titik, distribusi menjadi terpusat dan rawan overload. Padahal kebutuhan BBM terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan.
2. Pergeseran konsumsi BBM
   Terjadi migrasi sekitar 5% konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Penyebabnya adalah selisih harga dan daya beli. Akibatnya, antrean di jalur BBM subsidi semakin panjang sementara jalur non-subsidi relatif sepi.
3. Pengawasan lemah
   Praktik pengerit atau penimbun BBM subsidi masih terjadi. Modusnya berulang dengan orang yang sama. Fezzi menilai aparat di lapangan belum bertindak tegas sehingga praktik ini terus berlangsung dan memperparah antrean.

Solusi Jangka Panjang
Fezzi mendorong pemerintah pusat, Pertamina, dan Pemkab untuk segera mencari solusi struktural, bukan hanya tambal sulam.

Beberapa usulan yang disampaikannya:

1. Penambahan jalur distribusi BBM ke wilayah-wilayah kecamatan agar tidak terpusat di dua titik.
2. Pembangunan Pertashop atau SPBU compact di desa-desa untuk menjangkau daerah pelosok. Model ini lebih hemat lahan dan investasi, cocok untuk wilayah kepulauan.
3. Evaluasi kuota BBM subsidi agar sesuai dengan kebutuhan riil dan jumlah kendaraan di Beltim.
4. Penindakan hukum tegas terhadap pengerit dan SPBU yang melanggar aturan.

“Jangan sampai masyarakat yang taat aturan justru dirugikan karena antrean. Infrastruktur harus dikejar, pengawasannya juga harus jalan,” kata Fezzi.

Langkah Pemerintah: Pembentukan Satgas
Mererespons keluhan masyarakat, Pemkab Belitung Timur bersama Forkopimda telah membentuk Satgas Gabungan Pengawasan BBM Subsidi.

Ketua Satgas: Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar
Tugas utama Satgas:

1. Mengawasi jam operasional SPBU. Semua SPBU wajib buka pukul 06.00 WIB.
2. Memastikan penggunaan barcode resmi untuk pembelian BBM subsidi.
3. Mencegah pengisian berulang dan praktik pengerit di lapangan.
4. Berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum untuk penindakan.

Pembentukan satgas ini diharapkan bisa meredam antrean dalam jangka pendek sambil menunggu solusi infrastruktur jangka panjang.

Masalah antrean BBM di Belitung Timur tidak bisa disederhanakan hanya sebagai ulah pengerit. Akar masalahnya adalah ketimpangan infrastruktur distribusi. Wilayah seluas empat kali DKI Jakarta tidak mungkin dilayani hanya oleh 2 SPBU reguler.

Ketua DPRD menekankan perlunya keberanian pemerintah dan Pertamina untuk menambah fasilitas penyalur, termasuk Pertashop di desa. Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat agar subsidi tepat sasaran.

Pemkab sudah bergerak dengan membentuk Satgas di bawah pimpinan Wakil Bupati. Namun Fezzi mengingatkan, satgas hanya efektif jika dibarengi komitmen semua pihak dan konsistensi di lapangan.

Ke depan, DPRD Beltim akan terus mengawal agar usulan penambahan SPBU dan Pertashop masuk dalam perencanaan daerah dan pusat. Tujuannya satu: memastikan masyarakat Beltim mendapat akses BBM yang adil, cepat, dan tidak harus antre berjam-jam.