MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 14 September 2026 – Harga Pertamax 92 berpotensi naik ke kisaran Rp18.000–Rp20.000 per liter dalam waktu dekat. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik AS–Iran menjadi pemicu utama.
Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, memperingatkan selisih harga yang melebar dengan Pertalite yang tetap Rp10.000 per liter bisa memicu peralihan konsumsi masif ke Pertalite dan membuat kuota subsidi 2026 jebol lebih cepat.
Potensi Kenaikan Harga Pertamax
Sebagai BBM non-subsidi, harga Pertamax 92 mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan kurs rupiah.
Harga saat ini: Rp15.950 per liter untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Harga ini berlaku sejak penyesuaian terakhir awal September 2026.
Proyeksi kenaikan: Jika menggunakan formula penentuan harga BBM non-subsidi secara konsisten, harga Pertamax bisa naik ke Rp18.000–Rp20.000 per liter.
Pemicu utama: Harga minyak mentah dunia jenis Brent saat ini berada di kisaran US$104 per barel. Angka ini jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya US$70 per barel.
Yusuf Rendy Manilet menjelaskan tekanan tersebut tidak bisa dihindari.
“Di tengah harga Brent yang berada di sekitar US$104, tekanan kenaikan harga Pertamax memang cukup besar,” ujarnya.
“Harga Pertamax pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter bukan skenario yang tidak masuk akal,” tambahnya.
Dampak Konflik AS–Iran terhadap Harga BBM
Eskalasi geopolitik di Timur Tengah langsung berdampak ke harga energi global.
Gangguan jalur energi: Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia, dilaporkan mengalami gangguan. Sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini. Ketidakpastian membuat harga minyak melonjak.
Efek langsung ke Indonesia: Sebagai negara pengimpor minyak dan produk BBM, Indonesia merasakan dampaknya. BBM jenis non-subsidi seperti Pertamax 92 paling cepat merespons kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara BBM subsidi masih ditahan pemerintah.
Kenaikan harga minyak juga menekan nilai tukar rupiah, yang membuat biaya impor BBM dan biaya pengadaan semakin mahal.
Kutipan Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet
Yusuf melihat risiko lebih besar bukan pada Pertamax, tetapi pada efek domino ke Pertalite.
“Kenaikan sebesar itu tentu akan terasa, terutama bagi kelas menengah. Namun persoalan yang lebih besar justru bisa muncul di Pertalite,” katanya.
Ia mengingatkan pola yang sama pernah terjadi sebelumnya.
“Kita sudah melihat pola ini ketika harga Pertamax naik sebelumnya. Pangsa Pertalite meningkat dan konsumsi harian ikut melonjak,” jelasnya.
Menurut Yusuf, konsumen kelas menengah yang selama ini menggunakan Pertamax akan mulai menghitung ulang. Dengan selisih harga yang terlalu jauh, banyak yang akan beralih ke Pertalite meski secara kualitas berbeda.
Risiko Peralihan Masif ke Pertalite
Pemerintah telah memutuskan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter hingga akhir 2026. Keputusan ini untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun selisih harga yang melebar justru menciptakan risiko baru.
Selisih harga: Jika Pertamax naik ke Rp18.000–Rp20.000, maka selisih dengan Pertalite bisa mencapai Rp8.000–Rp10.000 per liter.
Dampak yang diprediksi:
- Konsumen kelas menengah beralih ke Pertalite. Mobil pribadi, ojek online, dan kendaraan niaga kecil yang selama ini pakai Pertamax akan pindah.
- Kuota Pertalite 2026 sebesar 29,27 juta KL berpotensi cepat jebol. Jika konsumsi naik 10-15%, kuota bisa habis di pertengahan tahun.
- Beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah meningkat. Setiap liter Pertalite yang disubsidi, pemerintah harus menutup selisih dengan harga keekonomian. Semakin banyak yang pakai, semakin besar bebannya.
“Ini dilema. Di satu sisi ingin jaga daya beli, di sisi lain kalau kuota jebol APBN bisa tertekan,” ujar Yusuf.
Ringkasan Perbandingan Harga BBM
Jenis BBM Harga Saat Ini Proyeksi Harga Kebijakan Pemerintah
Pertamax 92 Rp15.950/liter Rp18.000–Rp20.000/liter Mengikuti formula harga non-subsidi
Pertalite Rp10.000/liter Tetap Rp10.000/liter Ditahan hingga akhir 2026
Selisih Rp8.000–Rp10.000 per liter ini adalah yang terbesar dalam 3 tahun terakhir.
Implikasi Kebijakan Energi
Kenaikan Pertamax dan penahanan harga Pertalite menciptakan 3 implikasi besar:
1. Kelas Menengah Tertekan
Kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per liter akan langsung dirasakan pengguna mobil pribadi. Dengan konsumsi rata-rata 30 liter per minggu, pengeluaran BBM bisa naik Rp60.000–Rp120.000 per bulan. Ini menambah beban di tengah inflasi pangan dan biaya pendidikan.
2. Subsidi Energi Berisiko Membengkak
APBN 2026 mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp350 triliun. Jika kuota Pertalite jebol, pemerintah harus menambah anggaran melalui APBN Perubahan. Risiko ini semakin besar jika harga minyak bertahan di atas US$100 per barel.
3. Pemerintah Perlu Strategi Keseimbangan
Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit:
- Opsi 1: Naikkan Pertamax sesuai formula agar tidak rugi, tapi risiko peralihan ke Pertalite tinggi.
- Opsi 2: Tahan Pertamax dengan kompensasi, tapi beban fiskal bertambah.
- Opsi 3: Lakukan pengetatan penyaluran Pertalite dengan QR Code dan pengawasan, agar subsidi tepat sasaran.
Yusuf menyarankan kombinasi opsi 1 dan 3. “Harga Pertamax harus mengikuti pasar agar tidak membebani Pertamina. Tapi penyaluran Pertalite harus benar-benar diawasi agar tidak dinikmati yang tidak berhak,” katanya.
Respons Pemerintah dan Pertamina
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM dan Pertamina belum mengumumkan penyesuaian harga Pertamax untuk periode 16–30 September 2026.
Namun sumber di internal Pertamina menyebut evaluasi harga dilakukan setiap 2 minggu. Jika harga Brent bertahan di atas US$100, penyesuaian ke atas hampir pasti terjadi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema bantuan langsung bagi kelompok rentan jika harga BBM naik. Bantuan ini untuk meredam dampak inflasi.
Konflik AS–Iran telah memicu gelombang baru kenaikan harga energi. Pertamax 92 berpotensi menyentuh Rp20.000 per liter, level tertinggi sejak diberlakukan.
Tantangan terbesar bukan hanya kenaikan itu sendiri, tetapi efek peralihan ke Pertalite. Dengan selisih harga yang sangat lebar, kuota subsidi 29,27 juta KL terancam habis lebih cepat dan membebani APBN.
Bagi masyarakat, terutama kelas menengah, ini artinya harus siap-siap mengatur ulang anggaran BBM. Bagi pemerintah, ini ujian mengelola harga energi di tengah ketidakpastian global.
Keputusan terkait harga baru Pertamax diperkirakan diumumkan paling lambat 15 September 2026. Masyarakat diminta memantau informasi resmi dari Pertamina dan Kementerian ESDM.
