MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG, 18 September 2026 – Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyalurkan dana bantuan politik (Banpol) tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,35 miliar kepada sembilan partai politik penerima kursi DPRD. Lebih dari 51% dana ini wajib digunakan untuk pendidikan politik, sesuai aturan Kesbangpol. PDI Perjuangan menjadi penerima terbesar dengan Rp1,61 miliar.
Penyaluran dana Banpol ini bersumber dari APBD Provinsi Babel 2026 dan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Rincian Dana Banpol 2026 Naik Jadi Rp10 Ribu Per Suara
Total anggaran Banpol tahun ini mengalami kenaikan yang cukup besar. Jika tahun sebelumnya hanya Rp6.000 per suara sah, tahun 2026 naik menjadi Rp10.000 per suara sah.
- Total anggaran: Rp7.351.950.000
- Sumber: APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026
- Besaran per suara sah: Rp10.000 (naik dari Rp6.000 tahun sebelumnya)
- Penerima: 9 partai politik pemilik kursi di DPRD Provinsi Babel
Berikut rincian penerima dana Banpol 2026:
Partai Politik Jumlah Suara Sah Dana Diterima
PDI Perjuangan 161.270 Rp1.612.700.000
Gerindra 141.166 Rp1.411.660.000
Golkar 116.083 Rp1.160.830.000
NasDem 78.652 Rp786.520.000
PKS 66.410 Rp664.100.000
PKB 36.444 Rp364.440.000
PBB 18.404 Rp184.040.000
Hanura 16.000+ Rp160.000.000+
PPP 15.000+ Rp150.000.000+
PDI Perjuangan menjadi penerima terbesar karena perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2024 lalu, disusul Gerindra dan Golkar.
Wajib 51 Persen Untuk Pendidikan Politik
Sesuai regulasi, dana Banpol tidak boleh digunakan sembarangan. Pemerintah mewajibkan mayoritas dana untuk kegiatan pencerdasan politik masyarakat.
Ferdian Hermawan Lubis, Kabid Politik Kesbangpol Babel, menegaskan aturan tersebut.
“Penyaluran ini dari anggaran yang diberikan, lebih dari 51 persen harus digunakan untuk pendidikan politik. Selebihnya baru dipergunakan untuk kesekretariatan di partai politik,” ujar Ferdian Hermawan Lubis.
Hal senada disampaikan oleh Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto.
“Dana Banpol digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, bagi kader parpol maupun masyarakat. Agar dapat melaksanakan semua skema sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Fery.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD OKK PDI Perjuangan Babel, Muhammad Rizki, mengaku partainya bahkan menggunakan porsi lebih besar untuk pendidikan politik.
“Setiap tahun kami dari PDI Perjuangan mendapatkan bantuan politik ini, dan kami gunakan 60 persen-nya untuk pendidikan politik. Kami lebih fokuskan ke arah pendidikan politik ke masyarakat dan kader,” ungkap Muhammad Rizki.
Catatan Penting Penyaluran Banpol
Ada beberapa poin penting dalam penyaluran Banpol tahun ini:
1. Dominasi alokasi: Minimal 51% wajib untuk pendidikan politik, sisanya maksimal 49% untuk operasional sekretariat partai seperti listrik, ATK, dan sewa kantor.
2. Tujuan utama: Meningkatkan literasi politik masyarakat dan kader partai, agar masyarakat paham hak dan kewajiban dalam demokrasi serta tidak mudah terprovokasi hoaks dan politik uang.
3. Kenaikan signifikan: Kenaikan dari Rp6.000 menjadi Rp10.000 per suara sah menunjukkan komitmen Pemprov Babel memperkuat demokrasi lokal dan kemandirian partai politik. Total anggaran Rp7,35 miliar ini naik hampir 66% dibanding tahun sebelumnya.
Kesbangpol Babel menegaskan akan melakukan audit dan verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari setiap partai penerima. Jika tidak sesuai aturan, maka dana Banpol tahun berikutnya bisa ditahan.
