JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk melanjutkan sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda penyerahan tambahan bukti dan replik penggugat.
Keputusan itu diambil setelah majelis hakim menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat, PT Mercy Toga Kirana. Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi, menyatakan pencabutan tidak dapat dikabulkan karena pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan terhadap permohonan tersebut.
“Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, maka pencabutan gugatan oleh penggugat hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila disetujui tergugat,” kata Febrina menjelaskan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Perkara dengan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut sebelumnya sempat diwarnai langkah kuasa hukum penggugat yang dipimpin Denny Indrayana untuk mencabut gugatan. Salah satu alasannya karena mereka menilai objek sengketa telah kehilangan relevansi setelah adanya putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Namun, pihak Gibran yang telah ditetapkan sebagai tergugat II intervensi menolak pencabutan gugatan tersebut. Tim hukum Gibran berpendapat persidangan perlu terus berjalan agar polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran dapat dijelaskan secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Sementara itu, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Kartika. Agenda persidangan mencakup replik penggugat secara elektronik serta tambahan bukti surat dari para pihak.
Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi, menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Majelis hakim telah menolak permohonan pencabutan gugatan karena pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan. Dengan demikian, persidangan tetap dilanjutkan sesuai jadwal,” kata Febrina.
Di sisi lain, Denny Indrayana menyatakan pihaknya tetap akan menyampaikan pandangan hukum terkait relevansi objek gugatan dalam persidangan lanjutan.
“Objek gugatan sudah kehilangan objek karena telah dibatalkan. Kami akan menegaskan hal tersebut dalam persidangan,” ujar Denny.
