JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Di tengah polemik surat keterangan pendidikan dan isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pertanyaan publik kini mengerucut pada satu hal: bagaimana mekanisme penggantian Wapres dan siapa penggantinya menurut konstitusi?
Berdasarkan dinamika politik dan aturan konstitusi yang berlaku di Indonesia, mekanisme penggantian Wakil Presiden diatur secara jelas dalam UUD 1945.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden karena pengunduran diri, pemberhentian, atau berhalangan tetap, maka prosedurnya adalah:
- Pengajuan Calon oleh Presiden: Presiden Prabowo Subianto wajib mengajukan 2 (dua) orang nama calon pengganti Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Sidang Paripurna MPR: MPR kemudian akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua nama usulan presiden tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak surat Presiden diterima.
Artinya, tidak ada penunjukan langsung. Semua harus melalui pemilihan di MPR.
Siapa Penggantinya? Belum Ada Nama Resmi
Hingga saat ini, belum ada nama resmi atau definitif yang ditetapkan sebagai pengganti. Proses pengunduran diri Gibran pun masih dalam tataran isu politik, dan penentuan kandidat sepenuhnya merupakan kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto untuk diusulkan ke MPR.
Kendati demikian, sejumlah spekulasi dan analisis dari berbagai kalangan pengamat politik telah memunculkan beberapa figur publik dan politisi nasional yang dinilai berpeluang masuk dalam bursa Wapres. Nama-nama yang kerap dikaitkan berasal dari berbagai poros koalisi besar, baik dari unsur pimpinan partai politik maupun menteri di Kabinet Merah Putih.
Namun sekali lagi, penentuan akhir tetap harus melalui mekanisme resmi pengajuan dua nama oleh Presiden dan pemungutan suara di MPR.
Ketua MPR sendiri disebut akan menunggu surat resmi dari Presiden jika kekosongan jabatan Wapres benar-benar terjadi.
