JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, pimpinan MPR, serta unsur pimpinan DPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk mekanisme pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya mendapat undangan khusus untuk hadir di Istana pada pukul 13.30 WIB. Pertemuan melibatkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga legislatif untuk membahas langkah konstitusional pasca mundurnya Wapres.
“Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden. Karena itu, pembahasan kandidat pengganti menjadi agenda utama.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden,” kata Yusril.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR RI pada Kamis siang. Ia datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB dan menyampaikan surat tersebut secara langsung kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya sebagai bentuk pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Dengan mundurnya Gibran, proses pengisian jabatan Wapres kini memasuki tahapan konstitusional. Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua calon kepada MPR, yang selanjutnya akan dipilih melalui Sidang Paripurna MPR sesuai amanat UUD 1945.
