Jakarta | Media Daulat Rakyat — Perjuangan masyarakat Desa Jangkang dan Desa Nyurok, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, dalam menuntut realisasi kewajiban kebun plasma 20 persen dari PT Sahabat Mewah dan Makmur (PT SMM) terus berlanjut. Kali ini, perwakilan warga membawa persoalan tersebut ke Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja bersama jajaran wakil ketua dan komisi terkait, serta kepala desa yang terdampak aktivitas perkebunan perusahaan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar di Belitung Timur.
Warga Minta Kejelasan HGU dan Perizinan PT SMM
Perwakilan warga, Joni Nopriansyah, mengatakan kunjungan ke Kementan dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai administrasi perizinan perkebunan serta Hak Guna Usaha (HGU) PT SMM yang merupakan anak perusahaan PT First Resources.
“Masih lanjutan soal plasma PT SMM di Kecamatan Dendang. Ini merupakan tindak lanjut dari RDP yang sudah dilaksanakan di kabupaten,” ujar Joni Nopriansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Joni menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya memahami penjelasan administratif dan legalitas perizinan yang dipaparkan pihak kementerian. Namun, menurutnya, persoalan utama yang belum terjawab adalah aspek keadilan bagi warga yang berada di sekitar wilayah perkebunan.
“Sebenarnya apa yang dipaparkan itu kami pahami, baik dari sisi administratif maupun legalitas. Tetapi yang kami minta adalah unsur keadilan. Kalau memang ini amanat undang-undang, termasuk UU Nomor 39 Tahun 2014, maka esensinya harus kembali pada tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Soroti Regulasi Plasma dari 2017 Hingga 2025
Ia menilai masyarakat tidak sekadar mempertanyakan prosedur perizinan perusahaan, melainkan berharap adanya keberpihakan kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekitar. Menurutnya, pelaksanaan plasma maupun pola kemitraan perkebunan telah berjalan di sejumlah daerah lain dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Dalam dialog dengan Kementan, warga juga menyoroti perjalanan regulasi perkebunan yang mengatur kewajiban plasma, mulai dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2017, Nomor 18 Tahun 2021, hingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025. Aturan-aturan tersebut, kata Joni, telah dipelajari bersama masyarakat dan tim pendamping.
Meski demikian, masyarakat Desa Jangkang dan Nyurok tetap berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas kewajiban plasma 20 persen yang selama ini mereka perjuangkan.
Editor: Akhlanudin












