Bandung, 16 Mei 2025 — Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out pada Jumat (16/5). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif.
Insiden ini berawal dari pernyataan Dedi Mulyadi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu. Dalam pidatonya, Dedi menyebut bahwa rapat dengan DPRD Jawa Barat tidak lagi diperlukan. Pernyataan tersebut dinilai menyinggung peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.
“Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur tidak hanya mencederai marwah lembaga DPRD, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghormati prinsip demokrasi dan kemitraan antarlembaga,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang.
Memo Hermawan, rekan satu fraksi, menambahkan bahwa Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pernyataan kontroversial tersebut.
Menanggapi aksi walk out itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa setiap fraksi berhak menyampaikan sikap politiknya. Ia menilai aksi tersebut sebagai dinamika biasa dalam sistem demokrasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menduga insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan keduanya bisa segera kembali harmonis demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana klarifikasi yang diminta Fraksi PDIP.
