Jakarta, 30 Mei 2025 – Wacana sekolah gratis kembali menjadi perbincangan hangat setelah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sulit sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pasti akan menyedot anggaran besar. APBD akan kesulitan, harus dicarikan lewat kemitraan,” ujar Bima Arya dalam konferensi pers, Jumat (30/5).
Saat ini, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, yang digunakan untuk berbagai program utama guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Program tersebut mencakup:
- Program Indonesia Pintar (PIP): Memberikan bantuan pendidikan kepada 20,4 juta siswa dari keluarga kurang mampu.
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Mendukung 1,1 juta mahasiswa dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Dialokasikan untuk 43,4 juta siswa guna mendukung operasional sekolah.
- Tunjangan Profesi Guru (TPG): Membantu 477.700 guru non-PNS dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Digunakan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan pembangunan 21 perpustakaan daerah.
- Beasiswa LPDP: Memberikan pendanaan bagi 49.971 penerima, termasuk untuk program gelar dan non-gelar.
- Sekolah Rakyat: Program pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan pendanaan penuh dari APBN.
Meskipun APBN 2025 telah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pendidikan gratis secara menyeluruh.
Skema kemitraan dengan berbagai pihak dan optimalisasi dana menjadi solusi yang tengah dikaji agar kebijakan ini tetap berkelanjutan.
