Jakarta – Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi masyarakat pada Juni dan Juli 2025 dipastikan batal. Kebijakan yang sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kini menjadi sorotan, termasuk dugaan adanya pertimbangan politik di balik pembatalannya.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa dinamika politik dalam Partai Golkar berpotensi memengaruhi keputusan ini. Ia menyoroti hubungan antara Airlangga—mantan Ketua Umum Partai Golkar—dan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar saat ini sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai faktor yang berperan.
“Dari sudut pandang politik, ada kaitan dengan urusan internal Golkar antara Ketua Umum dan mantan Ketua Umum. Presiden Prabowo masih melihat adanya tantangan dalam koordinasi antarmenteri,” ujar Iwan , Rabu (3/6).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak terlibat dalam perencanaan kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa keputusan pemberian atau pembatalan diskon tarif listrik merupakan kewenangan kementerian yang mengajukan kebijakan tersebut, seraya menekankan perlunya koordinasi antarinstansi.
Sebelumnya, Airlangga menyebut bahwa diskon listrik akan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA, dan dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Namun, kebijakan itu kemudian direvisi dengan alasan perlunya kajian lebih lanjut.
Dengan pembatalan program ini, masyarakat dipastikan tidak akan menerima diskon tarif listrik seperti yang sempat direncanakan.
