Intisari Berita
- Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan (KRUBMD) menyampaikan hasil diskusi tanggal 12 November 2025 tentang kepemimpinan, pariwisata, dan kelestarian alam kepada MendIntinya: Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan (KRUBMD) menyampaikan hasil diskusi tanggal 12 November 2025 tentang kepemimpinan, pariwisata, dan kelestarian alam kepada Sekretaris Jenderal Mendagri pada hari Kamis (20 Nov 2025).
- Diskusi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan kurangnya harmonisasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung yang mengganggu stabilitas pemerintahan, dengan kehadiran narasumber nasional dan berbagai unsur masyarakat. KRUBMD berharap pemerintah pusat memberikan solusi untuk menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.
JAKARTA, 22 November 2025 – Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan (KRUBMD) resmi menyerahkan laporan hasil diskusi terbatas kepada Menteri Dalam Negeri.
Laporan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Polisi Drs. Tomsi Tohir, didampingi Ketua KRUBMD H. Suhadi Hasan bersama Ir. Suryadi Saman MSc, Sabriansyah, dan Firman.
Diskusi terbatas yang berlangsung pada Rabu, 12 November 2025, mengangkat tema “Kepemimpinan, Pariwisata, dan Kelestarian Alam” sebagai isu strategis bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara menghadirkan narasumber nasional seperti Dr. Refly Harun (ahli hukum tata negara), Ir. Errot Djarot (budayawan), H. Muhammad Muas, serta Ir. H. Darmansyah Husin (Anggota DPD RI).
Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, dan pelaku usaha dari seluruh Kabupaten Belitung.
Menurut Ketua KRUBMD Suhadi Hasan, diskusi ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kurangnya harmonisasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung.
“Tujuan utama diskusi ini adalah untuk merajut kembali hubungan tersebut. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada roda pemerintahan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Dr. Refly Harun menekankan pentingnya kepemimpinan yang harmonis dalam menjaga stabilitas hukum dan politik daerah.
“Kepemimpinan yang terpecah akan melemahkan legitimasi kebijakan. Bangka Belitung membutuhkan sinergi agar pembangunan berjalan sesuai konstitusi dan aspirasi rakyat,” katanya.
Ir. Errot Djarot menambahkan perspektif budaya. “Pariwisata Belitong tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal identitas. Jika kepemimpinan tidak solid, maka upaya menjaga kelestarian budaya dan alam akan terhambat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husin menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu segera turun tangan.
“Kami berharap Mendagri dapat menjadi mediator yang bijak. Bangka Belitung memiliki potensi besar, tetapi tanpa kepemimpinan yang kompak, potensi itu bisa terhambat,” katanya.
Hasil diskusi dirumuskan secara komprehensif dan dilampirkan sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap masa depan daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu menemukan solusi terbaik demi terjaganya stabilitas pemerintahan dan kemajuan Bangka Belitung,” tutup Suhadi.
