MEDIA DAULAT RAKYAT Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026 – Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia atau PP KAMMI menyatakan sikap menolak rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Penolakan itu disampaikan PP KAMMI melalui keterangan pers, menyusul adanya pernyataan salah satu koordinator AMPB di ruang publik yang dinilai berpotensi memicu tindakan di luar koridor hukum.
Alasan Penolakan
Dalam rilisnya, PP KAMMI menegaskan bahwa setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menimbulkan keresahan.
PP KAMMI khawatir pernyataan dari koordinator AMPB dapat disalahartikan dan memicu tindakan anarkis saat aksi berlangsung di depan parlemen
“Kami menolak segala bentuk aksi yang berpotensi melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Menyampaikan aspirasi boleh, tetapi harus dengan cara yang beradab dan bertanggung jawab,” ujar perwakilan PP KAMMI dalam keterangan pers.
Lebih lanjut, PP KAMMI juga mengimbau seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk tidak terpancing provokasi.
“Kita semua punya hak bersuara. Tapi jangan sampai hak itu digunakan untuk menciptakan instabilitas. Mari kawal isu rakyat dengan cara-cara konstitusional,” tegasnya.
Rencana Aksi 27 Agustus
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebelumnya mengumumkan akan menggelar aksi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Belum diketahui secara rinci tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak AMPB belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan dari PP KAMMI.
