JAKARTA, MEDIA DAULAT RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi senyap di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) tersebut, KPK mengamankan 14 orang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT tersebut di Bantul, Yogyakarta:
“Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Tim KPK mengamankan 14 orang, di antaranya Sestama BNPB, PPK, dan pihak swasta.”
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan: “Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK. Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan.”
Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu menambahkan: “Hari ini kami melaksanakan kegiatan tangkap tangan di BNPB. Untuk selanjutnya masih dalam proses. Mohon ditunggu.”
Kronologi & Barang Bukti:
- Jumlah diamankan: 14 orang (pejabat BNPB dan swasta)
- Pejabat utama: Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tenaga ahli BNPB
- Barang bukti: Uang tunai sekitar Rp1,4 miliar (hitungan awal) dan logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas
- Dugaan perkara: Korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana
Respons BNPB:
BNPB menegaskan kooperatif. Plt Kepala Pusat Data BNPB Berton S.P Panjaitan:
“BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Fakta Tambahan Sestama Rustian:
- Jabatan: Sekretaris Utama BNPB sejak 28 Juli 2023 dilantik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
- Profil: Dr. Rustian, http://S.Si., Apt., http://M.Kes., berkarir sejak 1998 di Kemenkes, pindah ke BNPB, pernah menjabat Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan serta Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
- LHKPN 2025: Rp3,55 miliar (tanah/bangunan Rp1,72 M, kendaraan Rp705 jt, kas Rp627 jt, aset lain Rp493 jt)
KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih dan memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum. Konstruksi perkara lengkap akan diumumkan setelah gelar ekspose.
OTT ini menjadi OTT ke-22 KPK sepanjang 2026 dan terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo menginstruksikan optimalisasi penanganan Karhutla di 6 provinsi.
