JAKARTA, MEDIA DAULAT RAKYAT – Di balik kritik kerasnya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sosok Denny Indrayana ternyata memiliki rekam jejak hukum yang tak kalah kontroversial. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu tercatat beberapa kali terseret dalam kasus-kasus yang memicu polemik politik dan hukum di tingkat nasional.
Langkah-langkahnya dinilai berani dalam mengkritik kekuasaan, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan soal konsistensi dan motif politik.
Empat Kasus yang Melekat pada Nama Denny Indrayana
1. Kasus Payment Gateway Kemenkumham (2015) – Noda Integritas
Saat menjabat sebagai Wamenkumham, Denny terseret dugaan korupsi proyek sistem pembayaran paspor online (payment gateway). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sempat menetapkan Denny sebagai tersangka.
Meski kasus tersebut tidak berlanjut hingga ke meja pengadilan, kasus ini menjadi catatan hitam terbesar dalam karirnya. Kontradiksi muncul karena Denny selama ini dikenal sebagai akademisi yang vokal menyuarakan gerakan antikorupsi.
2. Laporan Terhadap Ketua MK Anwar Usman (2023-2024) – Konflik Kepentingan Putusan 90
Denny menjadi salah satu pihak paling aktif melaporkan Ketua MK Anwar Usman terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal capres-cawapres.
Ia menilai ada konflik kepentingan yang nyata karena Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Laporan itu berbuah hasil, Majelis Kehormatan MK (MKMK) menjatuhkan sanksi dan menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Namun, gugatan uji formil yang diajukan Denny terhadap putusan tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi pada Januari 2024.
3. Menjadi Kuasa Hukum Kasus Ijazah Jokowi (2025) – Membela Roy Suryo Cs
Pada tahun 2025, Denny bergabung dalam tim kuasa hukum Roy Suryo Cs dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Denny menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Sikap ini justru menuai kritik keras dari publik karena dianggap membela isu yang sarat muatan politik dan berpotensi merusak legitimasi seorang presiden.
4. Surat Terbuka Pemecatan Wapres Gibran (2026) – Manuver Politik Terbaru
Yang terbaru di tahun 2026, Denny melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memproses pemecatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah ini dianggap sebagian kalangan sebagai manuver politik tanpa dasar hukum yang kuat dan semakin menegaskan posisinya sebagai lawan politik kubu Gibran.
ANALISIS MEDIA DAULAT RAKYAT: Antara Pembela Demokrasi dan Pencari Panggung
Dari rangkaian kasus tersebut, citra Denny Indrayana terbelah menjadi dua kutub.
Di satu sisi, ia dihormati sebagai akademisi dan aktivis hukum yang berani menggunakan jalur hukum untuk mengontrol kekuasaan. Di sisi lain, rekam jejak kasus payment gateway dan manuver-manuver politiknya yang berulang membuat sebagian pihak menilai langkahnya sebagai politisasi hukum.
Kontradiksi peran inilah yang membuat reputasi Denny terus menjadi perdebatan: apakah ia seorang pembela demokrasi yang konsisten, atau justru pencari panggung politik di balik jubah akademisi?
RINGKASAN REKAM JEJAK DENNY INDRAYANA
Kasus Tahun Peran Denny Isu Utama
Payment Gateway 2015 Tersangka KPK Dugaan korupsi sistem paspor online
Putusan 90 MK 2023-2024 Pelapor Anwar Usman Konflik kepentingan hakim MK
Ijazah Jokowi 2025 Kuasa Hukum Roy Suryo Cs Tudingan ijazah palsu
Pemecatan Gibran 2026 Penggagas Surat Terbuka Desakan pemecatan Wapres
