MEDIA DAULAT RAKYAT Jakarta, 24 Agustus 2026 – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Desakan itu muncul karena pemerintah dinilai gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.
Data Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional sudah mencapai 202.004 hektare hingga Juli 2026.
Kritik: Mitigasi Tidak Kelihatan di Lapangan
Sonny menyoroti langkah mitigasi yang diklaim Kemenhut seperti Operasi Modifikasi Cuaca, pengaktifan War Room, dan penambahan personel gabungan.
“Meski kementerian mengklaim telah melakukan OMC, mengaktifkan War Room, serta menambah personel gabungan, hasilnya tidak tampak di lapangan. Jika koordinasi tersebut efektif, api tidak akan meluas secara tak terkendali,” tegas Sonny.
Ia juga menyoroti beban kerja petugas Manggala Agni yang disebut tidak manusiawi. Di Kalimantan Barat, 265 personel harus menangani lahan terbakar seluas 38.310 hektare.
“Artinya, satu orang menangani lebih dari 144 hektare. Ini ancaman mematikan bagi keselamatan petugas,” ujar Sonny.
Ironi di Perbatasan dan Dominasi Konsesi
Sonny menyinggung kondisi di wilayah perbatasan Malaysia yang relatif bersih dari hotspot. Sementara itu, wilayah Kalimantan justru diselimuti titik panas masif.
Data menunjukkan 74% hotspot di Kalimantan berada di kawasan konsesi korporasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan.
Presiden Prabowo Turun Langsung
Di tengah kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Jumat, 22 Agustus 2026.
Presiden memimpin rapat penanganan darurat, menerima laporan ribuan titik panas, dan menginstruksikan penambahan helikopter, personel, serta perlengkapan lapangan.
“Kami ambil langkah-langkah mitigasi, yang penting segera hentikan perluasan dan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus, semua kebutuhan pejabat daerah kami penuhi, tiap hari kami tambahkan,” kata Prabowo.
DPR menilai Menteri Kehutanan harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada Presiden. Sementara itu, pemerintah pusat sudah menambah armada dan personel untuk mempercepat pemadaman.
Situasi karhutla di Kalimantan saat ini menjadi ujian besar bagi koordinasi antar lembaga, perlindungan petugas lapangan, dan pengawasan terhadap konsesi korporasi.
