Intisari Berita
- Tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”
- Kegiatan: Seminar digitalisasi pelayanan publik, pelatihan kompetensi ASN, bakti sosial, dan penghargaan pegawai berprestasi.
- Pernyataan Sekjen Korpri: Momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, integritas, dan profesionalisme aparatur negara. Korpri harus menjadi motor penggerak pembangunan nasional di era digital.
- Harapan: Inspirasi bagi PNS dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Jakarta, 1 Desember 2025 – Hari Korpri yang diperingati setiap tanggal 29 November tahun ini kembali menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Korpri 2025 kali ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”
Berbagai kegiatan digelar di seluruh daerah, mulai dari seminar tentang digitalisasi pelayanan publik, pelatihan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, hingga kegiatan bakti sosial dan penghargaan kepada pegawai Korpri berprestasi.
Peringatan ini juga menjadi momen refleksi atas peran Korpri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang semakin kompleks.
Sekretaris Jenderal Korpri, Budi Santoso, menyatakan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur negara.
“Korpri harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin cepat,” ujarnya.
Peringatan Hari Korpri 2025 ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai negeri sipil dan masyarakat Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Sejarah Hari KORPRI
Dilansir website korpri.go.id, sebelum KORPRI berdiri, kondisi birokrasi Indonesia sangat dipengaruhi kepentingan politik. Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), banyak PNS direkrut menjadi anggota partai politik dan pengangkatan jabatan lebih ditentukan oleh afiliasi partai daripada kompetensi.
Hal itu menciptakan loyalitas ganda, birokrasi tidak efektif, hingga kebocoran rahasia negara. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), pemerintah berupaya membatasi keterlibatan PNS dalam politik, tetapi kebijakan Nasakom membuat birokrasi kembali dipolitisasi.
PKI bahkan berhasil menguasai banyak organisasi pegawai, sehingga kepegawaian semakin kacau. Memasuki awal Orde Baru, pemerintah menata ulang administrasi negara melalui PP Nomor 6 Tahun 1970, yang menekankan pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi, serta melarang kegiatan politik bagi pejabat PNS.
Untuk menjaga persatuan dan netralitas PNS, pemerintah kemudian membentuk wadah tunggal Pegawai Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1971. Sejak 29 November 1971, KORPRI resmi berdiri sebagai organisasi yang menghimpun dan membina seluruh pegawai di luar kedinasan, sekaligus memperkuat stabilitas politik dan sosial nasional.
Menjadi sarana introspeksi bagi ASN agar selalu meningkatkan kualitas diri sejalan dengan tuntutan zaman. Bukan sekadar seremonial, hari ini mengingatkan bahwa pegawai negara memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif.
Setiap tahunnya, peringatan ini menjadi pengikat moral agar KORPRI tetap menjadi organisasi yang menjaga kehormatan pegawai dan mendorong terciptanya birokrasi yang lebih modern, efektif, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.
