MEDIA DAULAT RAKYAT BELITUNG – Bupati Belitung, H. Djoni Alamsyah Hidayat, menegaskan bahwa percepatan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menginstruksikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Belitung untuk menciptakan kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung pada nelayan, petani, UMKM, dan masyarakat kecil.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno TPKAD Belitung 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Belitung, Kamis (16/7/2026). Djoni mengingatkan agar TPKAD tidak terjebak dalam rutinitas rapat normatif tanpa aksi konkret.
”Bicara tentang akses keuangan itu yang paling konkret adalah bagaimana seorang nelayan bisa melaut dengan modal cukup, petani bisa membeli pupuk tepat waktu, pelaku UMKM berani memperbesar usahanya, dan masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman tinggi (ilegal) yang justru memicu kemiskinan,” ujar Djoni.
Evaluasi Data Ekonomi Belitung 2026
Dalam rapat tersebut, dua indikator ekonomi makro Belitung menjadi sorotan utama:
- PDRB Belitung: Meningkat signifikan dari Rp72 juta menjadi Rp84 juta. Meski demikian, Bupati memberikan catatan kritis bahwa pertumbuhan ini belum sepenuhnya merata di lapisan masyarakat bawah.
- Inflasi Daerah: Mengalami kenaikan ke angka 2,9% yang didominasi oleh sektor transportasi. Namun, Djoni menilai kenaikan ini sebagai indikasi positif atas meningkatnya mobilitas warga dan kunjungan wisatawan ke Belitung.
3 Arahan Strategis Bupati untuk TPKAD
Untuk merespons tantangan pemerataan ekonomi yang masih timpang, Bupati Belitung menetapkan tiga instruksi strategis:
- Akselerasi UMKM: Mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui penyediaan akses perbankan yang mudah, legal, dan terjangkau demi memutus rantai pinjol ilegal.
- Optimalisasi Sektor Unggulan: Memacu pertumbuhan sektor pariwisata dan membuka keran investasi seluas-luasnya.
- Penguatan Sinergi: Memanfaatkan kekompakan antarinstansi sebagai kekuatan utama daerah untuk mendorong percepatan pembangunan, bukan hanya mengandalkan besaran fiskal.
Rapat Pleno ini ditutup dengan penekanan bahwa kunci pembangunan Belitung terletak pada kebijakan keuangan yang inklusif. TPKAD dituntut bergerak cepat agar angka-angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
