MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, Sabtu 15 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang sebelumnya sudah ditutup pemerintah.
Perintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aktivitas Ilegal Dinilai Tak Mungkin Tanpa “Beking”
Prabowo menilai jumlah tambang ilegal yang mencapai ribuan titik tidak mungkin bisa beroperasi dalam waktu lama tanpa diketahui aparat maupun pejabat terkait.
Ia menegaskan, praktik tambang ilegal skala besar merupakan bentuk pelanggaran hukum dan merugikan negara, karena merusak tata niaga timah serta mengancam lingkungan dan masyarakat.
Presiden meminta penegakan hukum dilakukan menyeluruh, tidak tebang pilih, dan menyasar semua pihak yang terlibat termasuk oknum di balik jaringan tambang ilegal tersebut.
Instruksi Tegas ke TNI-Polri
Dalam arahannya, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri segera:
- Memetakan 1.000 titik tambang ilegal yang sudah ditutup sebelumnya
- Mengusut aktor intelektual, pemodal, dan jaringan beking di lapangan
- Menindak secara hukum semua pihak yang terbukti terlibat
Presiden juga menekankan pentingnya penguatan tata niaga timah agar sumber daya strategis itu dikelola secara adil, transparan, dan memberi manfaat bagi negara.
Komitmen Pemerintah
Sebelumnya pemerintah telah menutup sejumlah titik tambang ilegal di Babel. Namun aktivitas baru masih terus muncul di beberapa lokasi.
Prabowo menyebut pemberantasan tambang ilegal menjadi bagian dari upaya pembenahan sumber daya alam nasional. Ia berharap langkah ini bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola tambang di Indonesia.
Hingga saat ini, TNI dan Polri masih melakukan pemetaan ulang lokasi tambang ilegal di Babel untuk ditindaklanjuti sesuai perintah Presiden.
